Farhan Upayakan Insentif bagi Siswa yang Sekolah di Swasta karena Jauh dari Sekolah Negeri

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan terdapat sejumlah daerah di Kota Bandung yang masuk kategori jauh dari sekolah negeri, yang berakibat sulitnya mendaftarkan anak untuk masuk sekolah negeri melalui Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan menggunakan sistem domisili.

"Problemnya adalah kadang-kadang 'blank spot' ini memang jauh dari mana-mana sehingga dari sisi domisili pun susah," kata Farhan di SMP Negeri 2 Bandung, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/6/2025).

Farhan mengatakan, untuk mencegah banyak anak tidak bersekolah di daerah yang jauh dari sekolah negeri, Pemerintah Kota Bandung akan mengupayakan untuk memberikan insentif kepada anak-anak di daerah tersebut agar bisa tetap bersekolah.

Baca juga: Di Depan Ratusan Kepala Sekolah, Farhan: Tak Hanya Penerima, Pemberi Suap dan Pungli Juga Akan Dipidana

"Nanti kami akan melihat untuk melakukan distribusi ke siswa-siswa tersebut. Kami sedang memikirkan bagaimana caranya kami bisa memberikan insentiflah. Apakah mau menyediakan transportasi khusus dan lain-lain," ujarnya.

Salah satu solusi paling realistis saat ini, menurut Farhan, adalah memasukkan anak ke sekolah swasta terdekat.

Farhan mengatakan, anak dari keluarga tidak mampu di daerah yang jauh dari sekolah negeri akan diupayakan mendapatkan insentif meski bersekolah di sekolah swasta.

"Kami sendiri melihat bahwa ada kesepakatan dengan pemerintah pusat agar memberikan peran lebih kepada sekolah swasta. Untuk itu, maka kelanjutan dari keputusan MK akan memberikan sekolah gratis di swasta, akan kami mulai urut satu per satu," ujarnya.

Baca juga: Soal MK Putuskan Sekolah Swasta Gratis, Farhan: Kami Analisis Apa yang Gratis, Belum Jelas

Farhan mengatakan, hingga saat ini masih belum memungkinkan untuk menggratiskan sekolah swasta.

Namun, dia akan berupaya agar anak yang bersekolah di swasta karena tidak tertampung di sekolah negeri sebagai dampak dari sistem domisili dalam SPMB 2025 bisa mendapatkan insentif.

"Enggak 100 persen gratis, tetapi kemungkinan bersama dengan DPR RI dan para anggota dewan yang lain, kami akan melihat, biaya operasional kami bantu sedikit. Biaya personal itu akan dibantu melalui PIP dan KIP," tuturnya.

Selain itu, Farhan pun berharap bantuan gubernur untuk anak kurang mampu yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta karena tidak bisa tertampung di sekolah negeri bisa direalisasikan.

Dalam unggahan media sosialnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan bantuan kepada siswa tidak mampu berupa uang untuk membeli tiga baju atau seragam, sepatu, dan buku dengan nilai Rp 3.600.000.

"Alhamdulillah kalau ada, kami tunggu. Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Gubernur, kami tunggu," ucapnya.