Editor
BANDUNG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait aksi demonstrasi para pelaku usaha pariwisata yang memprotes Surat Keputusan (SK) larangan study tour.
Menurut Dedi, aksi yang berlangsung di Gedung Sate dan blokade jalan di Jalan Layang Pasupati, Senin (21/7/2025), justru memperjelas bahwa kegiatan study tour selama ini lebih mirip piknik daripada bagian dari pendidikan.
“Demonstrasi kemarin menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan, yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan,” kata Dedi dikutip dari akun Instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (22/7/2025).
Ia menyebut, yang ikut berdemonstrasi tidak hanya dari Jawa Barat tetapi juga mendapat dukungan dari asosiasi pelaku wisata di Yogyakarta, termasuk penyedia jeep wisata Gunung Merapi.
Baca juga: Terpukul Larangan “Study Tour”, Pekerja Pariwisata: Kami Hanya Ingin Bertemu Dedi Mulyadi
Dedi menegaskan, kebijakan larangan study tour diambil untuk melindungi orangtua siswa dari pengeluaran yang tidak perlu dan memastikan pendidikan tetap fokus pada pengembangan karakter dan kemampuan belajar siswa.
“Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orangtua siswa, agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Dedi, ia tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan, serta mengefisienkan biaya dari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pendidikan.
“Sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan,” tegasnya.
Baca juga: Demo Larangan Study Tour, Puluhan Bus Blokade Jalan Layang Pasupati Bandung
Dedi juga berharap industri pariwisata di Jawa Barat tetap berkembang, tetapi dengan target wisatawan yang memang memiliki kemampuan ekonomi untuk berwisata, bukan dengan memaksa keluarga berpenghasilan pas-pasan untuk ikut study tour.
“Semoga industri pariwisata tumbuh sehingga nanti yang datang berwisata itu adalah orang luar negeri, orang-orang yang punya uang dan memang murni bertujuan melakukan kepariwisataan, bukan orang-orang yang berpenghasilan pas-pasan dengan alasan study tour akhirnya dipaksa harus pergi piknik,” ujarnya.
Berita sebelumnya, sejumlah pekerja sektor pariwisata, mulai dari sopir bus hingga pelaku UMKM, menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin (21/7/2025).
Mereka mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mencabut poin ketiga dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar Nomor 45/PK.03.03/KESRA yang memuat larangan kegiatan study tour.
Larangan itu dinilai mematikan sektor pariwisata. Koordinator aksi Solidaritas Pekerja Pariwisata Jawa Barat (P3JB), Herdi Sudardja, mengatakan, pelarangan study tour yang diberlakukan sejumlah pemerintah daerah berdampak serius terhadap sektor pariwisata.
"Tuntutan kita itu hanya satu, cabut larangan gubernur kegiatan study tour sekolah. Dari sekolah di Jawa Barat ke luar Jawa Barat," ujar Herdi di lokasi.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang