Digugat Organisasi Sekolah Swasta, Dedi Mulyadi Beberkan Fakta Pendidikan di Jabar

KOMPAS.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan fakta pendidikan di Jawa Barat untuk menanggapi gugatan delapan organisasi sekolah swasta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Gugatan tersebut ditujukan terhadap keputusannya menambah jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) hingga 50 orang per kelas di sekolah negeri.

Menurut Dedi, gugatan itu adalah bagian dari koreksi yuridis yang sah dalam sistem demokrasi.

Baca juga: Dedi Mulyadi Jawab Gugatan Sekolah Swasta: Ini soal Pendidikan, Bukan Bisnis Tender

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pihak penggugat karena sudah menunjukkan kepedulian terhadap kebijakan pendidikan di Jawa Barat.

“Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya dari forum sekolah swasta, delapan organisasi yang menggugat di PTUN atas keputusan saya. Itu bagian dari koreksi secara yuridis,” kata Dedi dalam video yang diunggah di media sosial dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Kamis (7/8/2025).

47.000 Siswa Kini Sudah Masuk Sekolah

Dedi menjelaskan, keputusan penambahan rombel ini merupakan upaya untuk mengakomodasi sekitar 47.000 anak di Jawa Barat yang sebelumnya terancam tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.

Ia menyebut banyak dari mereka terkendala oleh jarak, biaya, dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Sekarang mereka sudah bersekolah dan masuk ke Dapodik. Ini tentunya menjadi harapan dan kebahagiaan bagi para orangtua dibandingkan anak-anak mereka tidak bersekolah sama sekali,” ujarnya.

Sekolah Negeri Terlambat Dibangun, Dedi Geserkan Anggaran

Dedi juga mengungkapkan bahwa sebelum ia menjabat sebagai gubernur, tidak ada anggaran rehabilitasi sekolah dalam APBD tahun 2025.

Setelah dilakukan pergeseran anggaran, kini dana rehab sekolah mencapai Rp 360 miliar, dan dalam perubahan anggaran selanjutnya bertambah menjadi Rp 450 miliar.

“Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan sekolah. Kita selama ini terlambat menyediakan sekolah pemerintah,”* ujarnya.

Data: Sekolah Swasta Bertambah, Siswa Menurun

Dedi juga menyoroti paradoks yang terjadi di sekolah swasta. Berdasarkan data yang ia baca, jumlah siswa di sekolah swasta justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sementara jumlah sekolah swasta terus bertambah.

“Tahun 2025 saja, ada sekitar 67 sekolah swasta baru yang berdiri. Ini tentunya menyerap siswa juga,” kata Dedi.

Karena itu, menurutnya, perlu dilakukan penyesuaian wilayah pendirian sekolah swasta, agar tidak terjadi penumpukan sekolah di daerah tertentu dan saling berebut murid.

“Yang terjadi sekarang ini bukan murid rebutan sekolah, tapi sekolah rebutan murid,” sindirnya.

Fokus Utama: Semua Anak Harus Sekolah

Di akhir pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan pendidikan di Jawa Barat adalah memastikan semua anak bisa bersekolah, tanpa terkecuali.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Saya Digugat karena Jalankan Kewajiban Negara Mendidik Anak Bangsa

Ia juga mendorong agar semua pihak ikut serta menjaga semangat pemerataan pendidikan.

“Salam untuk semuanya. Sehat dan bahagia selalu. Tujuan kita sama: ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah,” pungkasnya.