Usai Temui Dedi Mulyadi, Wali Kota Cirebon Kaji Kenaikan PBB dan Perda Pajak

CIREBON, KOMPAS.com - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, berjanji akan mengkaji permintaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait penurunan PBB yang naik 1.000 persen.

Edo akan segera membahas dan memutuskan setelah hasil kajian selesai.

"Kami perlu kaji dulu, kan kajiannya belum selesai ya, satu, nanti kalau sudah ada kajiannya, sudah selesai, sudah mendapatkan kepastian angka, dan lain sebagainya, baru kami melakukan upaya untuk meringankan beban masyarakat," kata Edo seusai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Cirebon pada Jumat (15/8/2025) siang.

Edo menyatakan bahwa pemerintah tidak bisa mencabut perda karena berhubungan dengan aturan dan kebijakan lain.

Baca juga: Dedi Mulyadi Pastikan PBB Cirebon Kembali Seperti Semula, Tak Naik 1.000 Persen

Dia tetap berusaha untuk mencari solusi terbaik yang tentunya untuk meringankan beban pajak masyarakat Kota Cirebon.

Salah satu yang telah dilakukan Pemerintah Kota Cirebon adalah memberikan diskon HUT RI senilai 50 persen.

Begitu pun diskon yang diberikan pada HUT Kota Cirebon beberapa bulan lalu.

Edo menyadari bahwa kenaikan tarif PBB yang kini menjadi protes warga dinilai sangat tinggi.

Dia berusaha berkomunikasi dengan DPRD untuk melakukan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Dengan revisi ini, Edo berharap pemerintah dan warga menemukan satu titik kesimpulan yang bisa diterima semua pihak.

Baca juga: Cerita Lansia Rumahnya Terdampak Kenaikan PBB 1.000 Persen: Saya Bisa Bayar Pajak, tetapi Tidak Makan!

"Iya, itu karena kemarin dari kenaikan terlalu tinggi akhirnya saya mengambil kebijakan untuk melakukan diskon, nah dari kebijakan yang kemarin tentunya kan saya evaluasi kembali sehingga nanti akan menemukan tidak ada lagi diskon kalau memang tarifnya sudah sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan masyarakat," ucap Edo.

Edo mengakui dirinya tidak mengetahui alasan diberlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2024.

Saat itu, dia belum masuk pemerintahan sehingga Edo hanya melanjutkan dari tahun sebelumnya.

Kini, perda itu akan direvisi dan rencananya diterapkan tahun depan.

"Waduh, saya enggak tahu alasan kenaikan dulu kan bukan saya, itu kan zaman yang terdahulu jadi saya enggak tahu, tetapi ya nanti kita lihat saja ya," tambah Edo.