Dedi Mulyadi Umumkan Asuransi untuk 3 Juta Pekerja Informal di Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan peluncuran program perlindungan asuransi bagi pekerja informal di seluruh wilayah Jawa Barat.

Program ini akan dimulai dengan pendataan tahap pertama yang menargetkan 3 juta pekerja informal.

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan memberikan perlindungan bagi para pekerja informal. Tahap pertama kita akan kumpulkan data 3 juta pekerja, lalu berikutnya 5 juta, hingga mencakup seluruh pekerja informal di Jawa Barat," ungkap Dedi Mulyadi usai rapat singkat dengan Kepala Bappeda Jawa Barat dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (31/8/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Bantu Pedagang yang Kiosnya Terbakar Saat Demo Rp 3 Juta per Bulan

Dedi menjelaskan, pekerja informal yang akan mendapatkan perlindungan dalam program ini meliputi tukang ojek, sopir angkot, sopir truk, sopir bus, petani, nelayan, hingga pembantu rumah tangga.

Perlindungan ini akan diberikan melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Dedi, manfaat asuransi ini sangat signifikan. Sebagai contoh, jika seorang tukang ojek meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan berhak menerima santunan hingga 48 kali dari pendapatan bulanannya.

"Kalau rata-rata mereka dapat Rp 3 juta per bulan, maka santunan bisa mencapai sekitar Rp 144 juta," ujarnya.

Baca juga: Imbau Massa Tak Rusak Fasilitas Publik, Dedi Mulyadi: Pihak yang Rugi Rakyat Kecil

Dedi juga menyebutkan bahwa pemerintah provinsi akan menanggung biaya premi sebesar Rp 120.000 per pekerja setiap tahunnya.

Ke depan, program ini akan melibatkan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya.

Selain program perlindungan bagi pekerja informal, Dedi Mulyadi menambahkan, Pemprov Jabar telah mengalokasikan hampir Rp 3 triliun untuk berbagai program masyarakat.

Anggaran tersebut mencakup pendidikan hingga Rp 1,3 triliun, beasiswa, layanan kesehatan, pembangunan rumah untuk rakyat miskin, penerangan jalan umum (PJU), serta sambungan listrik untuk warga tidak mampu.

"Ini adalah komitmen pemerintah provinsi untuk hadir merespons apa yang dirasakan masyarakat, terutama mereka yang bekerja keras di sektor informal," pungkas Dedi.