GARUT, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Al Bayyinah 2 yang terletak di Jalan Raya Rancasalak-Kadungora, Kampung Cilageni, Desa Karangmulya, Kecamatan Kadungora, masih beroperasi seperti biasa sebagai penyedia Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi sekolah-sekolah yang siswanya mengalami keracunan massal di Kadungora, Garut, Rabu (24/9/2025).
Dari pantauan Kompas.com, Rabu (24/09/2025) siang, bangunan dapur tersebut merupakan gedung pertemuan yang telah direnovasi menjadi dapur SPPG.
Bagian depan gedung dipasangi pagar tralis memanjang dan di pintu masuk gedung tampak seorang penjaga keamanan berjaga sambil duduk di balik meja keamanan.
Informasi yang dihimpun Kompas.com dari salah satu kepala sekolah yang menerima MBG dari dapur itu menyebutkan bahwa sekolahnya masih mendapat kiriman MBG dari dapur tersebut seperti biasa.
Baca juga: 569 Siswa di Garut Diduga Keracunan MBG, Didominasi Pelajar SD
Namun, sejak adanya kasus keracunan massal, makanan yang dibagikan diubah menjadi makanan kering.
"Makanannya kue-kue, susu, dan buah-buahan, jadi lebih awet makanannya," jelas kepala sekolah yang saat ini merangkap jabatan kepala sekolah di dua sekolah dasar tersebut saat dihubungi lewat telepon genggamnya.
Menurutnya, siswa di sekolahnya tidak ada yang menjadi korban keracunan MBG meski mendapatkan kiriman dari SPPG yang sama dengan siswa-siswa lain yang mengalami keracunan makanan.
"Iya sama, tetapi alhamdulillah anak-anak enggak ada yang jadi korban," katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, yang ditemui Rabu (24/09/2025) di kantor Bupati Garut mengungkapkan, pemerintah daerah melalui Surat Edaran Bupati Garut telah mengimbau kepada para pengelola SPPG untuk mengikutsertakan pelatihan keamanan pangan bagi pengelola makanan di SPPG.
Baca juga: Usai Garut dan Banggai, Kini Belasan Siswa di Tasikmalaya Keracunan MBG
"Karena kemarin ada beberapa kali kejadian, tidak boleh terjadi lagi, maka bupati meminta setiap pengelola harus betul-betul punya kemampuan dan pemahaman terkait higienis atau kesehatan," katanya.
Nurdin menegaskan bahwa kemampuan pengelolaan dapur yang baik sangat penting karena mereka harus bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan penerima manfaat dengan cara pengelolaan dapur yang higienis.
Dalam surat edaran tersebut, bupati meminta pengelola SPPG untuk mengikutkan pegawainya yang melakukan pengolahan makanan dalam pelatihan tentang keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan atau lembaga lainnya.
"Tidak mesti kami (pemerintah daerah) yang melakukan training, silakan saja badan sertifikasi profesi, yang jelas mereka harus mengikuti kursus itu," tegas Nurdin.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengakui bahwa surat edaran tersebut memang meminta para pengelola SPPG untuk memberikan pelatihan keamanan pangan.
Namun, pihaknya tidak memaksa.
"Imbauan saja, tidak memaksa," katanya, Rabu (24/09/2025) siang di ruang rapat Sekretariat Daerah.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang