Wacana Pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan Tak Ada Dalam Anggaran RPJMD

BANDUNG, KOMPAS.com - Adanya wacana pembangunan Tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan (Socipa) oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung, menuai protes dari pelbagai kalangan.

Aktivis lingkungan mempertanyakan jalur tol yang disinyalir akan menembus Gunung Tilu.

Selain itu, anggota Dewan pun ikut mempertanyakan terkait proyek raksasa Pemda Kabupaten Bandung tersebut.

Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung dari fraksi Golkar, Yanto Setianto mengatakan bahwa proyek pembangunan tol tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung.

"Adapun terkait wacana, Bupati ingin jalan Tol, ya sah-sah saja. Hanya RPJMD tidak mencantumkan jalan Tol," katanya dikonfimasi, Jumat (27/5/2022).

Selaku pimpinan daerah, pihaknya mewajarkan Bupati Bandung mewacanakan jalan tol. Akan tetapi perlu melihat rambu-rambu yang harus ditempuh

"Jadi Bupati selaku kepala daerah menurut peraturannya itu pemegang otoritas keuangan di daerah, mau bermimpi apapun sah-sah saja kan, tapi untuk pelaksanaanya ada rambu-rambu yang ditempuh," ujarnya.

Sebaiknya, kata dia, Bupati Bandung Dadang Supriatna lebih memprioritaskan program apa saja yang sudah tertera dalam RPJMD.

Pihaknya menyinggung soal perbaikan dan pengadaan angkutan massal. Seperi Bis Trans Metro Pasundan (TMP) dan diaktifkan kembali Kereta Api Bandung - Ciwidey.

"Menurut RPJMD justru yang harus dilakukan adalah angkutan massal, bukan publik ya, contoh bis yang sekarang sudah beroperasi, bis dari Leuwipanjang ke Soreang pake Trans Metro Pasundan (TMP) itu, walaupun ada angkot yang terserempet ya, tapi mau tidak mau itu termasuk RPJMD, kereta Bandung Ciwidey, mungkin dianggap susah terealisasi itu bab selanjutnya, maslah lain kan. Yang jelas dalam RPJMD ini prioritas adalah angkutan masal," jelasnya.

Angkutan umum, lanjutnya, sangat bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Bandung sendiri.

Menurutnya, jika RPJMD oleh Bupati Bandung dijalankan sesuai rambu-rambu nya, keuntungan besar akan diraih oleh Pemkab.

Pasalnya, sambung dia, pengadaan angkutan massal di Kabupaten Bandung akan berpengaruh pada perkembangan wilayah yang memiliki sektor pariwisata.

Selain itu angkutan massal juga akan meringankan beberapa wilayah di Kabupaten Bandung yang kerap mengalami kemacetan.

"Sehingga tidak memacetkan jalan yang ada. Karena untuk memperlebar jalan yang ada, itu jelas memerlukan biaya. Kalau bis nya udah ada, kita bangun Selter nya agar terlihat dan terasa tertib," ungkapnya.

Pihaknya mengaku, RPJMD sebaik digunakan untuk hal-hal yang menguntungkan banyak pihak.

Selain angkutan massal, ia juga menyebut perlunya pelebaran jalan ke lokasi wisata dan jalan yang menghubungkan beberapa daerah.

"Kalau mau kenapa tidak kita bekerjasama dengan perkebunan, tanah-tanah milik negara, kita lebarkan dibiayai PUTR. Tanah negara ya untuk negara, lebarkan aja 3 atau 4 meter lah, sehingga jalur wisata ini yang milik Nasional bisa terbuka terutama jalur yang menghubungkan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Garut dan Cianjur bisa terakses dengan baik," kata dia.

Selain tak ada dalam RPJMD, pembangunan tol Socipa pun tak jelas sumber anggarannya.

Selaku anggota banggar, pihaknya mengaku belum ada informasi apa-apa terkait anggaran perencanaan tol Socipa.

"Saya selaku anggota banggar belum, jadi anggaran apa yang diwacanakan. Wacana boleh diperkirakan sekian, sah saja boleh, semua orang juga boleh bermimpi tapi harus sesuai perencanaan. Buat apa perencanaan dibuat, kalau misalkan untuk dilanggar. Yang direncanakan saja belum tentu dilaksanakan, apalagi sekarang tidak masuk dalam perencaan," tuturnya.

Pihaknya mengaku lebih mendukung perbaikan dan perluasan akses menuju lokasi wisata dan penyediaan angkutan massal.

Ia meminta RPJMD direalisasikan untuk pembangunan yang menguntungkan dan memiliki kemaslahatan bagi semua.

"Kita support angkutan masal, karena biayanya murah, tentu dengan kenyamanan. Apalagi adanya kereta api menuju akses wisata, karena kita tahu saat ini jalur ke wisata itu macet. Pemda tinggal mengatur pembebasan lahannya, untuk pelebaran jalan, untuk kemaslahatan bersama kenapa tidak, tentunya yang sesuai dengan perencanaan," pungkasnya.