Demo Tolak Kenaikan BBM Ricuh, PMII Cirebon Dobrak Pagar Gerbang DPRD

CIREBON, KOMPAS.com – Unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menolak kenaikan harga BBM di Kota Cirebon Jawa Barat, berlangsung ricuh, Selasa (6/9/2022) petang.

Sejumlah mahasiswa terlibat saling dorong dengan polisi yang berjaga. Mahasiswa mendobrak barisan polisi dan menjebol pagar gerbang kantor DPRD Kota Cirebon.

Mahasiswa juga menutupi lambang DPRD Kota Cirebon dengan beberapa spanduk kecaman penolakan kenaikan harga BBM.

Pantauan Kompas.com di lokasi, aksi saling dorong terjadi tepat di depan gerbang pagar kantor DPRD Kota Cirebon. Peserta unjuk rasa yang berasal dari PMII Cabang Cirebon mendesak agar unjuk rasa dapat dilakukan di halaman kantor DPRD.

Sejumlah petugas kepolisian juga membuat barikade penjagaan. Mereka berusaha mengantisipasi peserta aksi yang terus memaksa masuk.

Karena mahasiswa terus mendorong dan mendesak, akhirnya mereka berhasil menerobos barikade polisi dan mendobrak pagar besi DPRD.

Sejumlah peserta aksi kembali menyampaikan orasinya di hadapan sejumlah Anggota DPRD, dan juga petugas kepolisian yang berjaga. Orasi ini sebelumnya mereka sampaikan saat di luar gerbang DPRD, dan juga Tugu Proklamasi Kota Cirebon.

Alisa Riska Maulidia, Ketua Cabang PMII Cirebon menyampaikan, kebijakan pemerintah menaikan harga BBM sangat tidak tepat. Kebijakan ini membuat banyak masyarakat kelas menengah ke bawah sangat kesulitan.

“Dengan naiknya harga BBM, seluruh harga bahan pokok masyarakat juga ikut naik. Tentu masyarakat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, utamanya mereka yang berpenghasilan minim,” kata Alisa kepada Kompas.com saat ditemui usai unjuk rasa.

Atas dasar itu, PMII Cirebon dengan tegas membuat empat tuntutan, antara lain:

Aksi tersebut juga mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Kapolres Cirebon Kota AKBP Fahri Siregar, Walikota Cirebon Nasrudin Azis, dan Ketua DPRD Kota Cirebon, Ruri Tri Lesmana, menemui peserta aksi. Mereka juga merespon sekaligus menyampaikan dukungan terhadap tuntan PMII yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Hal ini, mereka nilai sangat memberatkan masyarakat.

Namun, Nasrudin Azis, Walikota Cirebon menyebutkan, yang jauh lebih penting adalah pihaknya akan melakukan pengawasan ketat agar subsidi tepat sasaran. Azis menitikberatkan pada proses perbaikan data untuk memastikan program bantuan pemerintah tepat sasaran.

“Kita harus cepat menyalurkan kepada masyarakat. Agar dampak dari kebijakan kenaikan BBM ini tidak terlampau memberatkan masyarkat menengah ke bawah,” kata Azis usah menemui peserta aksi di gedung DPRD Kota Cirebon.

Azis akan segera menggelar rapat bersama kepala dinas terkait untuk memperbaiki data penerima. Ini harus dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran.

Usai memberikan tanggapan, Ketua DPRD maupun Walikota Cirebon menandatangani kesepakatan terkait tuntutan mahasiswa. Mereka berjanji akan membawa tuntutan tersebut ke pemerintah pusat untuk dijadikan bahan pertimbangan.