Demo Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa di Cimahi Bakar Keranda "Mafia Migas"

CIMAHI, KOMPAS.com - Sebuah keranda mayat bertuliskan 'Mafia Migas' dibakar ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Cimahi (GMC) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Cimahi, Kamis (8/9/2022).

Keranda mayat itu disimbolkan sebagai adanya kelompok yang memonopoli bisnis minyak sehingga bisa menaikan harga BBM seperti yang tengah terjadi belakangan ini.

Aksi unjuk rasa itu dimulai dengan aksi long march mengitari jantung Kota Cimahi hingga berakhir di depan Kantor DPRD Kota Cimahi.

Selama aksi long march, mereka terus mengkampanyekan sikap penolakan akan kenaikan harga BBM yang kian hari kian berdampak dan mencekik masyarakat kecil.

Sesampainya di Kantor DPRD, mereka kemudian berorasi satu persatu dan membakar keranda mayat yang mereka bawa selama long march sebagai simbol perlawanan.

Massa aksi sempat bersitegang dengan aparat kepolisian dan anggota DPRD Kota Cimahi lantaran mereka memaksa masuk ruangan, namun beruntung ketegangan itu mereda ketika Komisi IV membuka ruang untuk audiensi.

Koordinator massa aksi, M Sirojudin Nawawi mengatakan, aksi unjuk rasa GMC ini membawa tiga poin agar DPRD Kota Cimahi ikut mengambil sikap dalam kemelut kenaikan BBM.

"Pertama, dalam aksi ini kita ingin menyampaikan bahwa mahasiswa Cimahi menyatakan ketidaksepakatan terhadap kenaikan BBM. Itu yang pertama," ujar Nawawi usai menggelar audiensi.

Dari kajian yang dilakukannya, kenaikan BBM ini dipicu atas adanya permainan 'mafia' terkait distribusi minyak dan gas bumi di tanah air.

Menurutnya, negara yang diintervensi oleh permaiman para mafia ini akhirnya tunduk dan mengalihkan subsidi dari APBN menjadi sebuah bantuan tunai kepada masyarakat.

"Poin kedua, kenaikan BBM itu dipicu dari adanya mafia-mafia yang sering (bermain) pada penyaluran migas. Sehingga pemerintah mengalihkan subsidi menjadi BLT atau bansos," kata Nawawi.

Nawawi juga mendorong agar DPRD Kota Cimahi mengambil sikap untuk ikut andil dalam perumusan kebijakan pemerintah pada urusan stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat di Kota Cimahi.

"Poin lainnya yakni isu lokal. Kenaikan BBM ini berimbas pada kenaikan bahan pokok. Kita menuntut agar pemerintah Kota Cimahi bosa menstabilkan bahan pokok dan mengantisipasi ketimpangan ekonomi di Kota Cimahi," paparnya.

Menurut Nawawi, pembagian BLT ini menjadi rawan akan ketimpangan ekonomi. Sebab dari kasus-kasus yang sering terjadi sebelumnya, pendistribusian bantuan selalu saja tidak tepat sasaran sehingga masyarakat miskin tidak benar-benar terbantu.

"Hasil audiensi bersama 4 perwakilan dewan yang menerima kami, mereka siap, menerima dan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan kami," sebutnya.