Kemenag Karawang Belum Terima Surat Resmi soal Kenaikan Biaya Haji

KARAWANG, KOMPAS.com - Banyak warga bertanya ke Kantor Kementerian Agama Karawang (Kemenag) soal kenaikan biaya haji. Namun Kemenag sendiri belum menerima surat resmi.

Sebelumnya diketahui, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Kemenag beserta pemangku kebijakan terkait menyepakati besaran rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji tahun 2023 menjadi Rp 49.812.711,12

"Iya banyak yang bertanya soal kenaikan biaya ibadah haji," kata Asep Khaerul Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Karawang di Kantor Kemenag Karawang, Kamis (16/2/2023).

Hanya saja, kata Asep, pihaknya belum mendapatkan surat resmi perihal kenaikan biaya ibadah haji. Sehingga belum bisa menjelaskan secara detail ke masyarakat.

"Kita masih menunggu surat resminya. Meskipun informasinya sudah menyebar, namun itu baru rata-rata. Adapaun rincian pastinya belum disampaikan ke kami," ujar Asep.

Asep menyebut biasanya biaya ibadah haji tiap daerah berbeda. Misalnya jika embarkasi hajinya berbeda.

Embarkasi Haji adalah bandar udara tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.

Meski begitu, ia mengaku memaklumi jika banyak warga yang mengajukan pertanyaan soal naiknya biaya haji ini. Sebab, warga ingin berangkat haji dengan biaya yang terjangkau.

Meski biaya haji naik, dia menyakini banyak warga Karawang yang tetap ingin berangkat haji.

"Satiap hari saja tak kurang dari 20 warga yang mendaftar haji," kata dia.

Di samping itu, sejauh ini belum ada calon jemaah haji yang membatalkan rencana berangkat haji setelah ada kabar kenaikan biaya.

"Biasanya mundur karena hamil, menunggu ingin (berangkat ibadah haji) dengan suami atau istri," ujar dia.

Hingga saat ini, ada 43.000 warga Karawang yang mendaftar ibadah haji. Antreannya mencapai sekitar 20 hingga 21 tahun ke depan.