Soal UMK Jabar 2024, Kadin: Cukup Adil

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, Cucu Sutara menilai, besaran kenaikan Upah Minimun Kota/Kabupaten (UMK) 2024 di Jawa Barat sebesar 4 persen cukup adil.

"Saya kira cukup adil melihat kondisi ekonomi saat ini. Karena memang ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja," kata Cucu dalam acara Rapimprov Kadin Jabar di Kota Bandung, Jumat (1/12/2023).

Cucu mengungkapkan, ekonomi saat ini menyebabkan kondisi usaha di Jabar menjadi sejumlah kendala bagi para pengusaha. Pengusaha harus berpikir bagaimana agar bisnis tetap bisa berjalan dan bisa menggaji karyawan.

“Nanti kalau ekonomi sudah membaik, produktivitas juga sudah naik, upah secara otomatis akan ikut naik. Jadi mari kita sama sama menciptakan iklim usaha yang damai dan kondusif,” kata Cucu.

Meski begitu, Cucu pun tidak mempermasalahkan para buruh melakukan aksi demontrasi. Namun, dia meminta tidak mengganggu produktivitas kerja, dan tetap menjaga Jabar tetap kondusif.

"Bagi saya tidak masalah UMK naik tapi produktivitas mohon ditingkatkan. Buruh sejahtera, pengusaha juga harus maju, lalu pengusaha tidak maju yang ada kebangkrutan dan PHK terjadi," ungkap dia.

Dalam rilisnya, Cucu mengatakan, saat ini yang terus dilakukan adalah menarik investasi ke Jabar. Pihaknya mendorong investasi yang masuk berupa padat karya, sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Namun itu artinya, SDM di Indonesia khususnya Jabar harus terus ditingkatkan.

Plh Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan menuturkan, produktivitas para pekerja akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang saat ini masih di kisaran 4.200 dollar AS per tahun.

"Saat ini produktivitas pekerja kita masih rendah. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, produktivitas dua jam di Indonesia, di Malaysia sudah satu jam," ungkap dia.

Yukki optimistis melalui kolaborasi dengan banyak pihak, ekonomi akan berkembang. Apalagi Jabar penopang ekonomi Indonesia dengan jumlah industri dan penduduk yang sangat besar.

Berita sebelumnya, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin sudah menetapkan UMK 27 kota dan kabupaten di Jabar menggunakan PP 51 Tahun 2023. Besaran tersebut diprotes buruh. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada buruh.