Praktik Siswa Titipan Saat PPDB Disorot, Buat Sekolah Swasta Tumbang

SUKABUMI, KOMPAS.com - Badan musyawarah perguruan swasta (BMPS) Kota Sukabumi menyoroti dugaan prakrik siswa titipan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sebab hal tersebut secara tak langsung berpengaruh terhadap guru dan keberlangsungan sekolah swasta.

Ketua BMPS Kota Sukabumi, Asep Deni mengatakan, praktik siswa titipan membuat sejumlah sekolah swasta kekurangan murid. Selain itu, jadwal mengajar guru juga berkurang dan memberikan efek domino.

“Sekolah swasta itu menjadi sedikit siswanya, 8 orang siswa paling sedikit (dalam satu angkatan),” ujar Asep Deni saat ditemui awak media di gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis (30/5/2024).

"Karena kurangnya siswa, itu guru-guru kekurangan jam mengajar yang berakibat mereka tidak memperoleh tunjungan sertifikasi guru. Mereka harus memenuhi kewajiban artinya guru tidak memperoleh pendapatan dari sisi itu,” tambah Asep. 

Selain hal itu, sejumlah sekolah swasta di Kota Sukabumi pada tahun-tahun sebelumnya ada yang gulung tikar akibat tak memiliki murid atau peserta didik.

“10 tahun terakhir ini terjadi (sekolah swasta gulung tikar), bukan lagi fenomena, tapi ada sekolah swasta yg sangat bagus bahkan lebih dari negeri,” sambung Asep.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Bambang Herawanto, tak menampik masih terjadi praktik siswa titipan.

Menurutnya, praktik tersebut sudah menjadi rahasia umum. Bahkan sekelas anggota DPRD pun mendapatkan mandat aspirasi dari masyarakat agar bisa memasukan atau meloloskan anaknya ke sekolah pilihan orangtua.

“Kita harus jujur, banyak warga masyarakat yang meminta bantuan, bukan cuma DPRD, lewat kejaksaan, lewat kepolisian, lewat berbagai pihak bahkan rekan-rekan ormas juga sama. Kami DPRD jujur ada beban moril karena kami dipilih masyarakat, kami mencoba menyampaikan aspirasi masyarakat tapi apakah kami sendiri merasa nyaman? Tidak juga sebetulnya,” ucap dia.

Ke depan, sambung dia, DPRD Kota Sukabumi akan mencoba memerankan upaya agar sekolah swasta menjadi alternatif pilihan, kemudian untuk proses PPDB bisa dilakukan secara transparan.

“Kami akan memerankan diri kami sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk intervensi bagaimana anggaran pemerintah kota ini juga tidak semua masuk ke sekolah-sekolah negeri, tapi juga bisa tersalurkan sekolah swasta. PPDB ke depannya itu bisa dilaksanakan secara transparan, tidak ada titip-titipan lah dari semua pihak,” tegas Bambang.