Ini Alasan Jaksa Meminta Hakim Bubarkan dan Lelang Aset Yayasan Herry Wirawan

BANDUNG, KOMPAS.com - Jaksa meminta hakim membubarkan dan melelang aset yayasan boarding school yang dikelola terdakwa Herry Wirawan. Lalu apa alasannya?

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N Mulyana mengatakan, yayasan tersebut dinilai sebagai alat kejahatan yang digunakan terdakwa.

"Mengapa kami menyita yayasan dan membubarkan yayasan karena yayasan boarding school dan sebagainya merupakan instrumentia delikta artinya alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan," ucap Asep usai sidang Herry Wirawan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Tanggapan Pleidoi Herry Wirawan, Jaksa Tetap Tuntut Hukuman Mati dan Rampas Aset untuk Restitusi

Menurut Asep, tanpa yayasan dan boarding school tersebut, terdakwa tak mungkin melakukan kejahatannya.

"Tanpa ada yayasan dan boarding school tidak mungkin terdakwa melakukan kejahatan secara sistematis oleh karena itu kami meminta ke majelis yayasan disita bersamaan dengan tuntutan pidana sebagai percerminan asas sederhana," ucapnya.

Menurut Asep, Adhyaksa telah menyiapkan rumah penampungan bagi anak korban kejahatan Herry.

"Tanpa mengurangi dan mendahului putusan pengadilan kami menyiapkan rumah aman adhiyaksa di Sumedang, Purwakarta untuk menampung melakukan pembinaan ke anak korban dari kejahatan Herry," ucap Asep.

Untuk itu, terkait tanggapan pleidoi, Asep berkesimpulan tetap pada tuntutan awal yakni tuntutan mati bagi terdakwa Herry.

"Sekali lagi bahwa tunturan mati diatur dalam peraturan perundang-undangan artinya secara legal ketika kami mengajukan tuntutan diatur dalam regulasi jadi bukan semaunya kami sendiri artinya sampai saat ini kita sistem kita mengajui tuntutan hukuman mati," kata Asep.

"Kami tidak akan berpolemik soal itu dan tuntutan kami berbasis kepada korban untuk kepentingan terbaik anak anak," tambahnya.

Baca juga: Dengan Tenang, Herry Wirawan Baca 2 Lembar Pledoi, Mengaku Menyesal dan Minta Pengurangan Hukuman

Seperti diketahui, JPU menuntut terdakwa Herry dengan hukuman mati dan meminta tambahan hukuman berupa tindakan kebiri hingga mengumumkan identitas terdakwa.

Tak hanya itu, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan denda Rp. 500 juta, subsider satu tahun kurungan dan mewajibkan terdakwa membayar restitusi atau ganti rugi kepada korban sebesar Rp 331.527.186.

Jaksa juga meminta hakim membekukan, mencabut dan membubarkan Yayasan Manarul Huda Parakan Saat, Madani Boarding School, Pondok Pesantren Madani, Yayasan Manarul Huda, serta merampas harta kekayaan terdakwa baik tanah dan bangunan terdakwa yang sudah disita atau pun yang belum untuk dilelang dan diserahkan ke negara melalui Pemerintah Provinsi Jabar.

"Selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah anak-anak dan bayi-bayi serta kelangsungan hidup mereka (korban). Kami juga meminta merampas barang bukti sepeda motor terdakwa dilelang hasilnya diserahkan ke negara cq Jawa Barat untuk keberlangsungan hidup koeban dan anak-anaknya," ucap Kajati Jabar Asep N Mulyana.

Menurut Asep, hal tersebut dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau pihak lain yang memiliki niat dan akan melakukan kejahatan serupa

Tuntutan hukuman tersebut sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Dan (5) jo Pasal 76.D UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 yentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Diberitakan, Herry memperkosa 13 santriwati di beberapa tempat, yakni di yayasan pesantren, hotel, hingga apartemen.

Fakta persidangan pun menyebutkan bahwa terdakwa memperkosa korban di gedung Yayasan KS, pesantren TM, pesantren MH, basecamp, Apartemen TS Bandung, Hotel A, Hotel PP, Hotel BB, Hotel N, dan Hotel R.

Peristiwa itu berlangsung selama lima tahun, sejak tahun 2016 sampai 2021. Pelaku adalah guru bidang keagamaan sekaligus pimpinan yayasan itu.

Para korban diketahui ada yang telah melahirkan dan ada yang tengah mengandung.