Ketika Ridwan Kamil Jadi Tempat Curhat Para Wakil Kepala Daerah...

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sasaran curahan hati (curhat) para wakil kepala daerah. Pertemuan itu berlangsung di Gedung Pakuan, Jumat (18/2/2022) malam.

Sebelumnya, pria yang akrab disapa Emil itu sempat memberikan materi dalam workshop Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) di Hotel Aryaduta, Kota Bandung.

Ketua Umum Forwakada Robby Nahliyansyah mengatakan, dalam pertemuan itu ia sempat bercerita tentang persoalan posisi wakil kepala daerah yang masih dianggap sebelah mata.

Baca juga: Nasdem Amati Anies Baswedan dan Ridwan Kamil untuk Pilpres 2024

Hubungan renggang antara kepala daerah dan wakilnya, kata Robby, banyak terjadi di Indonesia.

"Kita bicara lebih dalam lagi bagaimana seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke membahas ketidakharmonisan (antara kepala daerah dan wakil) yang sangat dirasakan mulai dari yang viral dan lainnya," kata wakil bupati Tanjung Jabung Timur itu.

Umumnya, kata Robby, kurang terlihatnya peran wakil kepala daerah dipicu masalah kewenangan dan pembagian tugas kerja yang tidak ideal. Menurut Robby, kondisi itu sangat berdampak pada laju pembangunan daerah.

"Ya pastinya kaitan dengan kewenangan. Kita ini kan dipilih berpasangan. Tapi pada praktiknya ini tidak dilakukan. Tugasnya habis dibagi oleh Sekda dan yang lain," ucapnya.

Karena itu, ia berharap Ridwan Kamil bisa membawa isu itu ke level strategis agar tidak ada lagi kesenjangan peran kepala daerah dan wakilnya.

"Nah kita berharap Presiden ke depan harus sudah bisa memikirkan ini. Jangan sampai cita-cita membangun daerahnya kandas karena tidak dipikirkan oleh calon pemimpin ke depan. Harapan itu kami titipkan kepada Kang Emil," paparnya.

Baca juga: Pengamat Sebut Anies-Ridwan Kamil Berpeluang Besar Berkolaborasi Maju Pilpres 2024

Menanggapi hal itu, Ridwan Kamil menilai kesenjangan peran kepala daerah dan wakilnya jadi fenomena umum. Bahkan, ia menyebut kondisi itu terjadi di Jawa Barat.

"Dalam perbincangan informal mengemuka bahwa ada permasalahan fundamental di daerah dimana peran wakil kepal daerah kurang terposisikan secara formal dalam peraturan perundang-undangan karena tidak ada sebuah regulasi yang menampung aspirasinya maka banyak sekali terjadi dinamika," ucap Emil, sapaan akrabnya.

"Orang nomor satu menganggap tidak perlu, orang nomor dua merasa tidak diberi pekerjaan dan lainnya. Ini bisa dimonitor di Jabar juga terjadi dan fenomena se-Indonesia," paparnya.

Emil yang pernah menjabat sebagai wali kota paham betul kondisi tersebut. Ia pun akan mencoba membawa isu ini ke pemerintah pusat.

Baca juga: Menakar Kans Duet Anies Baswedan-Ridwan Kamil di Pilpres, Elektabilitas Tinggi tapi Tak Punya Partai

"Sehingga mereka berharap saya yang dua kali menjadi kepala daerah dan punya hubungan baik dengan wakilnya itu menjembatani komunikasi ini kepada pemerintah pusat selaku pengambil keputusan agar masalah ini tidak terulang dengan perbaikan regulasi," tutur Emil.

Menurut Emil, kondisi tak bisa diaanggap remeh karena sangat berdampak pada pembangunan daerah.

"Di ratusan daerah terjadi dan itu tidak bisa dibiarkan karena ada ketidakadilan yang terpendam yang mengakibatkan pembangunan tak optimal, saling curiga, saling berebut fasilitas dan lainnya," jelasnya.