Jabar Siapkan 1 Juta Liter Minyak Goreng, tapi Hanya Bisa Dipesan Online

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sedang menyiapkan 1 juta liter minyak goreng untuk mengantisipasi kelangkaan saat ini.

Namun, pembelian minyak goreng itu hanya bisa dilakukan lewat aplikasi.

Adapun aplikasinya sedang disiapkan oleh tim Jabar Digital Service. Jika tak ada kendala, aplikasi tersebut akan diluncurkan pekan depan.

"Ini dalam rangka menolong masyarakat walaupun bukan kewenangannya dalam urusan minyak goreng tapi kami terus cari cara memudahkan urusannya. Jadi kita akan launching aplikasi pemesanan minyak goreng, aplikasinya dibikin oleh Jabar Digital Service," kata Emil, sapaan akrabnya, usai operasi pasar minyak goreng murah di Institut Pertanian Bogor (IPB), Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Ridwan Kamil Persilakan Warga Mudik, Asal Sudah Vaksin Booster

"Disesuaikan dengan ketersediaan stok, tapi 1 juta liter kita akan siapkan di tahap satu," tambahnya.

Adapun teknis pemesanan minyak goreng di aplikasi tidak bisa oleh pribadi melainkan dikoordinasi oleh RW dengan prioritas wilayah yang harganya minyak gorengnya masih tinggi.

Artinya, minyak tersebut lebih diprioritaskan untuk warga kurang mampu.

Selain untuk meredam lonjakan permintaan, ketua RW lebih mengetahui siapa saja warga yang paling membutuhkan minyak goreng.

"Nanti dikontrol oleh RW, tidak boleh pribadi karena RW yang tahu warga mana yang membutuhkan sehingga yang menengah atas ambil yang premiun yang menengah bawah yang kita lindungi," kata Emil.

Baca juga: Sidak Minyak Goreng di Pasar, Kapolres Badung: Ada Keterbatasan Pengiriman dari Distributor

Setelah dipesan oleh RW, minyak goreng curah akan langsung didistribusikan. Harga yang ditetapkan pun adalah harga normal.

Menurut Emil, cara tersebut sebagai bentuk bahwa negara hadir selain untuk memotong mata rantai yang membuat harga minyak goreng mahal.

"Ini adalah cara negara hadir untuk memotong mata rantai yang membuat harga minyak goreng mahal," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemesanan melalui aplikasi ini hanya berlaku di saat krisis.

"Sistem ini hanya di saat krisis ya karena negara tidak berjualan dengan rakyatnya secara permanen. Jadi pemesan di aplikasi ini akan berhenti kalau kondisi sudah normal," jelasnya.