Nasib Nakes Honorer, Garda Terdepan Covid-19 yang Terancam Terdepak

GARUT, KOMPAS.com - Hampir seribu karyawan honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (tenaga kesehatan) dan Non Nakes (FKHN) Kabupaten Garut, mendatangi gedung DPRD Garut pada Kamis (23/06/2022).

Kedatangan para tenaga honorer, menuntut kejelasan nasib mereka pasca pemerintah pusat menghapus tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah.

Tenaga kesehatan yang didominasi perawat dan bidan tersebut, datang dari 67 Puskesmas yang tersebar di seluruh Kabupaten Garut, ditambah tenaga kesehatan yang ada di RSU dr Slamet Garut.

Baca juga: Curi Ponsel Warga, Seorang Guru Honorer di Bima Ditangkap

Emul Mulyana, Ketua FKHN Kabupaten Garut mengatakan, tenaga kesehatan jadi garda terdepan dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Namun, begitu pandemi meredaBegitu, Pandemi mereda, para tenaga kesehatan menjadi garda terdepak pasca pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan menghapus tenaga honorer.

“Dari garda terdepan penanganan Covid-19, sekarang jadi garda terdepak, itu nasib honorer nakes saat ini,” kata Emul, Kamis (23/06/2022) sore usai aksi.

Ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh FKHN dalam aksi kali ini.

Pertama, meminta pemerintah daerah menambah kuota ASN untuk nakes dan non nakes sesuai dengan data yang ada dalam SISDMK (Sistem Informasi Sumberdaya Manusia Kesehatan) yang ada di Kementerian Kesehatan.

Kedua, meminta pemerintah daerah tidak melakukan perekrutan PPPK dan CPNS dari jalur umum sebelum semua tenaga honore yang mengabdi di Puskesmas diangkat menjadi ASN.

Ketiga, meminta agar pemerintah daerah menutup formasi tenaga kesehatan dari swasta dan dari luar Garut.

Para tenaga kesehatan yang hadir, tampak duduk tertib di halaman kantor DPRD Garut sambil sesekali berorasi.

Sementara, perwakilan mereka diterima di ruang rapat paripurna DPRD Garut oleh anggota Komisi IV DPRD Garut, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut.

KOMPAS.COM/ARI MAULANA KARANG Honorer tenaga kesehatan di Garut melakukan aksi unjukrasa ke kantor DPRD Garut memuntut kejelasan nasib mereka, Kamis (23/06/2022)

Dalam orasinya, para tenaga kesehatan banyak menyesalkan sikap pemerintah yang menghapus tenaga honorer yang membuat posisi mereka terancam saat ini.

Padahal, selama ini mereka sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun mengabdikan diri menjadi tenaga kesehatan di Puskesmas.

“Perang besar Covid-19 kemarin, membuat banyak anak-anak Nakes menjadi yatim atau yatim piatu, begitu banyak kisah pilu nakes,” kata seorang perwakilan Nakes saat diberi kesempatan berbicara di hadapan pimpinan komisi IV DPRD Garut, Sekda Garut serta beberapa pejabat Pemkab Garut.

Perwakilan nakes tersebut pun meminta agar para pejabat dan pemangku kebijakan, mau sejenak membuka mata dan hati.

Para Nakes, selama ini menurutnya selalu ada untuk kepentingan kemanusiaan, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

“Lihat kami sejenak, buka mata dan hati bapak-bapak, kami selalu ada untuk kemanusiaan, masyarakat, bangsa, untuk menuju Indonesia sehat, berikan apresiasi yang layak pada kami, karena kami sangat layak untuk itu,” katanya.

Baca juga: Honorer Dihapus, Ketua IGI Aceh Utara: Angkat Guru Honorer Jadi PPPK Tanpa Tes

Tanggapan Sekda Kabupaten Garut

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana kepada wartawan usai menerima audensi para tenaga kesehatan menyampaikan, pihaknya mendukung penuh keinginan para tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK.

Karenanya, dalam waktu dekat pihaknya bersama DPRD Garut dan perwakilan honorer kesehatan, akan mendatangi Kementerian Kesehatan.

Irwandani, anggota Komisi IV DPRD Garut mengaku, dua periode dirinya menjadi anggota DPRD dan menerima audensi dari berbagai pihak, baru kali ini dirinya menangis mendengar aspirasi dari para tenaga kesehatan yang selama Pandemi Covid-19 menjadi garda terdepan pemerintah.

Saat ini, menurut Irwandani, 54 persen tenaga kesehatan di Kabupaten Garut, statusnya adalah tenaga honorer. Jika mereka harus diputus. Lantas siapa yang akan bertanggungjawab pada pelayanan kesehatan.

"Kalau mereka diam saja di rumah, sudah kacau Garut ini,” kata Irwandani.