Setelah Didesak Buruh, DPRD Bandung Barat Secara Resmi Menolak Kenaikan Harga BBM
BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara resmi menyatakan sikap menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pernyataan itu diucapkan dan dinyatakan secara tertulis oleh Ketua DPRD KBB Rismanto di hadapan wakil dan beberapa anggota dewan lainnya usai didesak ribuan buruh.
"Tuntutan dari serikat buruh yang paling utama menolak kenaikan harga BBM, dan itu kami apresiasi. Insya Allah secara kelembagaan DPRD Bandung Barat juga menolak, dibuktikan dengan surat yang kami susun untuk dikirim ke presiden dan DPR RI," kata Rismanto usai gelaran audiensi dengan buruh, Selasa (13/9/2022).
Baca juga: Buruh Desak DPRD Bandung Barat Nyatakan Sikap Tolak Kenaikan BBM
Rismanto mengatakan, pernyataan penolakan kenaikan BBM secara kelembagaan ini didukung beberapa fraksi yang bersepakat untuk menolak kenaikan harga BBM, beberapa fraksi yang menolak itu meliputi fraksi PKS, PDI-P, Gerindra, NasDem, dan Perindo.
"Itu ya kira-kira karena kebetulan berhimpun di komisi IV, tapi yang lain saya kira punya sikap yang sama tapi belum hadir. Prinsipnya, kita mendukung upaya buruh untuk menolak kenaikan BBM ini," ujar Rismanto.
Ribuan buruh mendesak DPRD Bandung Barat tolak kenaikan BBM.Pernyataan tertulis DPRD Bandung Barat mengenai penolakan kenaikan harga BBM itu nantinya dipakai untuk mendesak pemerintah pusat membatalkan kenaikan harga BBM.
"Tadi hanya ada masalah redaksi saja yang diedit oleh rekan-rekan serikat pekerja. Insya Allah hanya masalah waktu saja dan akan segera kita tandatangani begitu selesai secara teknis," sebut Rismanto.
Baca juga: Tolak Harga BBM Naik, Buruh Kepung Kantor DPRD dan Blokade Jalan Raya Padalarang
Sebelumnya, Ketua Koalisi 4 Serikat Buruh KBB, Dede Rahmat mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk pernyataan sikap bahwa buruh di Bandung Barat secara tegas menolak kenaikan BBM.
Aksi itu juga mendesak agar para wakil rakyat menyatakan sikap secara kelembagaan untuk menolak kenaikan BBM juga.
"Tapi harus ada statement dari DPRD yang menyatakan menolak tentang kenaikan harga BBM ini. Jangan hanya merekomendasikan dan meneruskan aspirasi," tutur Dede.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
