Vaksin Meningitis Menipis, Dinkes Jabar Hubungi PT Biofarma

BANDUNG, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan PT Biofarma untuk meningkatkan suplai vaksin meningitis bagi jemaah umrah.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nina Susana Dewi mengatakan, vaksin meningitisi jemaah haji akan direalokasikan untuk jemaah umroh untuk memenuhi kebutuhan.

“Untuk sementara, realokasi vaksin untuk haji, digunakan untuk umrah. Kami juga akan berkoordinasi dengan PT Biofarma untuk pemastian produksi dan distribusi vaksin meningitis berikutnya,” kata Nina dalam keterangan tertulis, Kamis, (6/10/2022).

Baca juga: Atasi Kelangkaan Vaksin Meningitis, Pemkot Surabaya Berkolaborasi dengan KKP

Nina membenarkan soal menipisnya ketersediaan vaksin meningitis di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandung. Hal itu disebabkan pnundaan waktu ibadah haji selama 2,5 tahun akibat pandemi Covid-19.

"Pengurangan kuota jemaah 2022 yang menyebabkan meningkatnya jumlah masyarakat yang akan umrah dan juga tidak ada produksi vaksin meningitis selama pandemi,” kata Nina.

Sejak ketersediaan vaksin berkurang, Dinkes Jabar langsung bersurat ke Kementerian Kesehatan untuk realokasi vaksin jemaaah haji reguler di kabupaten atau kota untuk jemaah umrah.

Hal ini dilakukan sambil menunggu vaksin meningitis yang akan mulai normal distribusi di minggu kedua Oktober oleh produsen yakni PT Biofarma.

Baca juga: Pengusaha Travel Haji-Umrah Minta Syarat Vaksin Meningitis Dilonggarkan karena Stok Langka

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jawa Barat Ryan Bayusantika Ristandi menegaskan kewenangan penyediaan dan penyuntikan vaksin meningitis untuk jemaah umrah di Indonesia adalah Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang merupakan instansi vertikal di bawah Kemenkes RI sekaligus berwenang untuk penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV).

“Penyediaan vaksin Meningitis Meningococcus (MM) semua droping dari pusat (Kementerian Kesehatan) ke KKP daerah, seperti KKP Kelas 2 Bandung untuk Jawa Barat. Di Indonesia termasuk,” katanya.

“Dinas Kesehatan Jawa Barat hanya berwenang membantu KKP Kelas 2 Bandung dengan upayakan realokasi dari sisa vaksin haji Kabupaten/Kota. Untuk jumlah detail bisa langsung ke KKP, karena jumlah bantuan dinamis berubah setiap hari dan langsung ke KKP,” lanjutnya.

Baca juga: Vaksin Meningitis Langka di Surabaya, Wali Kota Eri Surati Kemenkes

Ia pun berpesan kepada pelaku bisnis travel umrah untuk berkoordinasi dengan KKP untuk waktu keberangkatan.

“Karena minimal waktu untuk penyuntikan adalah 10 hari sebelum keberangkatan yakni waktu yang diperlukan untuk terjadi kekebalan sehingga harus dipertimbangkan kesediaan vaksin, penyuntikan dan keberangkatan,” jelasnya.