Datang ke Puncak Bogor, Hadi Tjahjanto Selesaikan Konflik Agraria 25 Tahun

BOGOR, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto berkunjung ke wilayah Gunung Mas, Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/3/2023).

Kunjungan tersebut untuk penyelesaian konflik agraria antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan masyarakat sekitar.

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan juga ikut mendampingi penyelesaian konflik tanah atau agraria tersebut.

Baca juga: Menteri ATR Deklarasikan Kota Madiun sebagai Kota Lengkap Pertama di Jawa

Kepada awak media, Hadi menjelaskan bahwa kedatangannya ke Bogor untuk melihat dan mendengar persoalan konflik agraria di lapangan.

Hadi menyebut, ada masyarakat yang menduduki (secara ilegal) tanah di PTPN VIII selama hampir 25 tahun.

"Hari ini saya dengan Dirut PTPN, Dirut PT EMPI menyelesaikan permasalahan yang hampir 25 tahun lalu," kata Hadi dalam kunjungannya di Kawasan Eiger Adventure Land atau Areal Unit Agrowisata Wilayah Gunung Mas, Cikopo Selatan, Kecamatan Megamendung, Kamis.

Hadi menegaskan, pihaknya berkomitmen memberi kelancaran prosedur penyelesaian konflik agraria tersebut.

Baca juga: Hadi Tjahjanto: Saya Tidak Main-main dengan Mafia Tanah

Ia menyebutkan, sebagian tanah yang diduduki oleh masyarakat akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PTPN VIII.

Menurutnya, skema pemberian HGB di atas HPL PTPN VIII ini dapat menjadi win-win solution bagi kedua belah pihak.

"Hari ini kita sudah memecahkan solusinya, di antaranya sebagian tanah yang diduduki oleh masyarakat akan kita berikan HGB di atas hak pengelolaan PTPN VIII. Sisanya 73 hektar itu akan kita juga berikan HGB atau hak pakai di atas HPL milik PTPN sehingga permasalahan yang sudah lama di Megamendung ini, di atas tanah PTPN VIII ini bisa terselesaikan," ucapnya.

Ia menerangkan, skema penyelesaian permasalahan ini bersifat prorakyat karena mengedepankan pendekatan aspek humanis dan tetap memperhatikan lingkungan.

Melalui skema ini, aset lahan PTPN VIII juga tidak akan hilang dan masyarakat masih tetap menerima manfaat dalam bentuk akses berusaha melalui PT Eigerindo Multi Produk Industri (EMPI).

"Dan nanti juga akan kita ambil masyarakat yang ada di sekitar tanah PTPN ini untuk bisa bekerja di PT EMPI. Ini adalah suatu kerjasama yang bagus dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah aset BUMN, di mana BUMN juga tidak kehilangan asetnya. Masyarakat juga menerima manfaatnya. Termasuk PT EMPI menerima manfaatnya, yang juga akan menggandeng masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan di sekitar daerah wisata yang sedang dibangun ini," terangnya.

Baca juga: Menteri ATR: Banyak Investor Kesulitan karena Daerah Tak Memiliki RDTR

Hadi menambahkan, skema penyelesaian konflik ini juga telah diterapkan di beberapa tempat lain.

Bahkan, pihaknya telah beberapa kali berkunjung ke sejumlah tempat seperti di Blora, Jawa Tengah dan PTPN XIV di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi di Blora dan Makassar juga dapat diselesaikan menggunakan skema pemberian hak di atas HPL.

"Ini adalah skema yang bagus. Kemarin saya ke Makassar melakukan hal sama. Masyarakat kita berikan manfaat HGB di atas HPL, juga bisa bekerja di PTPN dan PTPN tidak kehilangan asetnya serta masih mendapatkan income sesuai tusinya PTPN," pungkasnya.