Imbas Moeldoko Ajukan PK, Ratusan Kader Demokrat Geruduk PN Bale Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Ratusan kader Partai Demokrat mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung, di Baleendah, Kabupaten Bandung, pada Senin (3/4/2023). 

Ratusan kader tersebut gabungan dari Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Kabupaten Bandung, DPC Kabupaten Bandung Barat, dan DPC Cimahi.

Pantauan Kompas.com, sebelum mendatangi PN Bale Bandung, ratusan kader Partai Demokrat itu berjalan kaki terlebih dahulu dari Balai Rancage untuk mengikuti pengarahan dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui aplikasi zoom.

Para kader itu, kompak menggunakan seragam partai berwarna biru dengan tulisan AHY di belakangnya.

Baca juga: AHY Sebut Moeldoko Ajukan PK sebagai Upaya Ambil Alih Demokrat

Sebagian kader, terlihat membawa tulisan bernada tuntutan serta sindiran terkait maksud dan tujuan mereka.

Ketua DPC Kabupaten Bandung, Saiful Bachri mengatakan, tujuan kedatangan para kader Demokrat itu yakni meminta perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung RI melalui PN Bale Bandung.

Permohonan itu, terkait adanya Peninjauan Kembali (PK) dari Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko pada Jumat 3 Maret 2023. 

Baca juga: Baliho PDI-P di Magetan Dilepas, Diduga Diganti Atribut Demokrat, Polisi: Sudah Dimediasi

"Hari ini kita datang ke PN Bale Bandung, setelah adanya PK dari kubu KLB Moeldoko yang masuk pada Jumat 3 Maret kemarin. Ini perlu disikapi dengan kontra memori PK dan alhamdulillah DPP sudah mengajukan kontra memori PK itu," ujarnya ditemui di PN Bale Bandung.

Menurutnya, dengan turunnya semua kader dari tiga DPC, dan meyerahkan surat permohonan perlindungan ke Mahkamah Agung melalui PN Bale Bandung semakin memperteguh dukungan kader di Bandung Raya kepada Ketua Umum AHY.

Secara hukum, hanya Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY yang legal secara hukum.

"Kami seluruh jajaran DPC menyatakan bahwa kami tetap setia mendukung mas ketum kita AHY, sebagai satu-satunya ketua DPP Partai Demokrat yang sah berdasarkan kongres 2020. Kita kuat dengan legal penguatannya dari Kemenkumham dan semua berjalan sesuai koridor organisasi," jelasnya.

Kendati kuat secara hukum, pihaknya mengaku akan terus memantau perkembangan PK tersebut. 

Pasalnya, kondisi negara saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ia menilai ruang-ruang kasasi terkait PK terkadang terlihat abu-abu serta rentan terhadap intervensi.

"Cuma karena negara kita dengan kondisi yang tidak baik-baik saja apapun bisa terjadi karena ruang kasasi ini ruang PK ini kadang abu-abu, intervensi politik kadang masuk, sehingga kami mengharapkan perlindungan hukum dan keadilan ini adalah untuk menjaga, mewaspadai gerakan-gerakan KLB abal-abalnya Moeldoko. Jadi kami hadir di sini untuk meminta perlindungan," tutur dia.

Baginya, PK yang diajukan kembali oleh KLB Moledoko lemah. Namun, penting diwaspadai sebagaai bentuk tantangan yang harus dihadapi Partai Demokrat untuk terus mendorong AHY serta mempertahankan partai.

"Namun, dengan adanya PK ini tentu menggelitik buat kita, karena kita harus terus konsen dengan adanya reaksi ini, untuk itu kami melayangkan surat kepada ketua MA melalui PN tentang perlindungan hukum dan keadilan bagi partai demokrat," ucap dia.

Aksi tersebut, sambung Saeful, tidak hanya dilakukan 3 DPC di Jawa Barat, namun serentak di 514 DPC di Indonesia.

Upaya Politik Mengkerdilkan Anies Baswedan 

Saeful menambahkan, PK yang dilakukan kubu Moeldoko berlangsung satu hari usai Partai Demokrat mendeklarasikan diri mendukung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan.

Ia mencurigai, upaya PK yang dilakukan KLB Moeldoko, merupakan cara dari pihak lawan untuk menggembosi koalisi yang sudah dibangun Ketua Umum AHY dan partai lain.

"Jadi kami mencurigai ada upaya secara politis yang bertujuan menggembosi koalisi perubahan ini," tutur dia.

Pihaknya menambahkan, untuk memperkuat kader agar tak goyah mendukung AHY, saat ini 31 PAC dan 280 pengurus ranting terus melakukan kerja-kerja politik.

"Tetap solid di bawah kepemimpinan mas Ketum AHY, dan kita sudah melakukan kerja-kerja politik terutama dalam persiapan bacaleg-bacaleg kita dalam pemilu 2024. Jadi semua berjalan sesuai dengan koridor organisasi," pungkasnya.