Tuntutan Warga Desa Karyamukti Dipenuhi, Perbaikan Jalan Rusak Digarap Minggu Ini

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya menjawab tuntutan masyarakat Desa Karyamukti yang menuntut perbaikan jalan.

Sebelumnya masyarakat Desa Karyamukti menggelar aksi protes dengan memasang spanduk ancaman golput pada Pemilu 2024 jika jalan raya Karyamukti, Kecamatan Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat.

Gerakan massa masyarakat Desa Karyamukti membuahkan hasil. Pemkab Bandung Barat mengabulkan tuntutan untuk segera memperbaiki jalan setelah 12 tahun dibiarkan rusak.

Baca juga: Kekesalan Warga Bandung Barat Belasan Tahun Tuntut Perbaikan Jalan hingga Ancam Golput Pemilu 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Bandung Barat Mochamad Ridwan Evi mengatakan, perbaikan jalan rusak akan segera dimulai pada pekan ini, saat ini Dinas PUTR sedang melakukan velue engineering (VE) untuk menghitung kebutuhan pengerjaan infrastruktur.

"Perbaikan tinggal menunggu waktu. Pemenang lelangnya mungkin dua hari lagi sudah ada, konsultan sudah ada, untuk droping material tunggu beberapa hari lagi sebelum tanda tangan kontrak," ujar Ridwan saat dihubungi, Rabu (4/10/2023).

Jalan rusak di Desa Karyamukti itu terhitung memiliki panjang 2,7 kilometer dari total panjang japan 4,7 kilometer. Jalan rusak itu rencananya akan dilapisi aspal dengan tebal 4 centimeter.

KOMPAS.COM/Bagus Puji Panuntun Kondisi Jalan Raya Karyamukti, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat yang rusak parah selama 12 tahun, Selasa (3/10/2023).

Dengan perhitungan perbaikan jalan sepanjang itu, Pemkab Bandung Barat menyiapkan anggaran Rp 1,8 miliar dari APBD tahun 2023.

"Jalan yang diperbaiki sepanjang 2,7 kilometer, dari total 4,7 kilometer. Pagu anggarannya Rp 1,8 miliar untuk tahun ini. Kalau ada anggaran 2024 akan dilanjut," papar Ridwan.

Baca juga: Warga Pematangsiantar Unjuk Rasa, Minta Tembok Halangi Jalan Dibongkar

Ridwan menjelaskan, jalan raya Karyamukti itu tidak benar-benar dibiarkan rusak begitu saja selama 12 tahun. Dinas PUTR mengklaim, sudah beberapa kali mengupayakan pengajuan anggaran untuk perbaikan namun terdapat kendala di tengah jalan.

"Karena kita juga melihat kondisi keuangan dan kondisi Covid-19, pendapatan daerah turun. Artinya selama ini kita hanya bisa meningkatkan kondisi jalan 75 persen, sisanya 25 persen jalan rusak masih tersebar di KBB untuk jalan kabupaten yang jadi penanganan kami," jelas Ridwan.

Anggaran perbaikan jalan Karyamukti akhirnya bisa masuk dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 2023 ini. Proses perbaikan jalan baru bisa dilakukan setelah prosedur dijalani secara normatif.

"Sebenarnya tidak ada kendala karena sudah ada di DPA kami. Jadi kita hanya proses saja. Kita harus tahapan dulu, ada perencanaan konsultan pengawasan setelah itu baru lelang fisik," papar Ridwan.