Bupati Garut Sebut 6.000 Lapangan Kerja Baru di Daerahnya Tunggu Perizinan Amdal

GARUT, KOMPAS.com - Proses perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) pabrik sepatu di Kecamatan Cibatu masih diproses Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Rencananya, pabrik tersebut akan menampung 6.000 pekerja baru.

"Ada 6.000 lapangan kerja baru buat masyarakat, ini juga diharapkan jadi pemicu pertumbuhan ekonomi," kata Rudy ditemui di Garut, Kamis (23/11/2023).

Baca juga: Bupati Garut: Jangan Cuma Denda, Penjual Miras Harus Masuk Penjara

Rudy mengungkapkan, 6.000 tenaga kerja tersebut rencananya akan diisi masyarakat setempat. Adanya pabrik ini pun diharapkan memicu pertumbuhan ekonomi.

Bila proses perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lancar, pabrik mulai beroperasi 2024.

Bupati berharap proses perizinan yang sudah berjalan satu tahun ini lancar. Karena bila tidak, ada potensi kehilangan 6.000 lapangan kerja dan itu merugikan pemerintah daerah.

"Kita susah payah cari investor, akhirnya terganjal proses perizinan yang lama," ungkap dia.

Baca juga: Cerita Perempuan Garut Jadi Muncikari di Gresik: Awalnya Ditawarin Sebagai Kasir

Investor yang akan membangun pabrik tersebut, sambung Rudy, secara formal telah memproses perizinan sejak setahun lalu. Semua dokumen telah dipenuhi dan dikirim ke KLHK.

"Kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), perizinannya di daerah, kita bisa cepat proses, sekarang karena masuk kategori investasi besar, periziannya diambil alih Kementerian (KLHK)," katanya.

Ditemui terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Garut Wahyudidjaya mengakui, pembangunan pabrik sepatu di Kecamatan Cibatu menyisakan perizinan di tingkat kementerian.

"Pasca UUCK, kewenangannya ada di pusat (kementerian), kita sudah berusaha mendorong kementerian agar segera memproses perizinannya dengan menyurati mereka," tutur dia.

Lambatnya proses perizinan di tingkat kementerian ini, berimbas tidak adanya kepastian hukum dalam investasi. Hal ini paling ditakutkan investor.

Setelah pengurusan Amdal, masih ada beberapa perizinan yang harus ditempuh. Namun perizinan itu belum bisa diurus karena izin dari KLHK belum keluar.