Bawaslu Kabupaten Bogor Catat 488 TPS Rawan Bencana hingga Penerangan

BOGOR, KOMPAS.com - Sebanyak 488 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tercatat dalam kategori rawan pada Pemilu yang akan digelar Rabu (14/2/2024).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, jumlah itu merupakan hasil pemetaan yang diambil dari 435 desa di 40 kecamatan di Kabupaten Bogor.

"Untuk mengantisipasi gangguan pada hari pemungutan suara, kami memetakan 488 TPS rawan yang diambil dari 435 desa di 40 kecamatan Kabupaten Bogor," kata Burhan dalam konferensi pers pemetaan TPS rawan dan strategi pencegahan jelang pencoblosan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Cibinong, Selasa (13/2/2024).

Baca juga: Harga Beras Premium di Pasar Cibinong Bogor Rp 17.000, Pedagang Mengeluh

Dia menuturkan, TPS rawan tersebut diklasifikasikan berdasarkan variabel seperti kendala penerangan atau tidak ada listrik, tidak adanya jaringan internet, hingga potensi bencana banjir dan tanah longsor.

Adapun rincian TPS rawan tersebut, yaitu 14 TPS yang terkendala akses untuk disabilitas, 6 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb) dan DPK Tinggi, 32 TPS yang terkendala listrik atau penerangan.

Kemudian, ada 289 TPS yang terdapat kendala jaringan internet, 74 TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu, 12 TPS yang sulit dijangkau, dan ada 61 TPS berada di wilayah bencana.

Baca juga: TPS di Rancabali Bandung Didirikan di Lokasi Rawan Banjir

"Lalu TPS di Lapas khusus Teroris Gunung Sindur dan Citereup termasuk kategori TPS rawan. Kita petakan TPS yang ada di Lapas tersebut sebagai rawan. Pertama Lapas Gunung Sindur, kemudian Lapas Pondok Rajeg, dan di Lapas teroris di Citeureup," sebutnya.

Untuk mengantisipasi kerawanan itu, pihaknya menggencarkan patroli pengawasan TPS-TPS yang dianggap rawan.

Khusus di Lapas Gunung Sindur, pihaknya menyediakan kotak suara keliling dari petugas yang ada di wilayah sekitar.

Kemudiaan, pihaknya juga berkolaborasi dengan pengawas partisipatif serta menyediakan posko pengaduan di setiap level yang bisa diakses masyarakat.

"Kami juga dari hasil inventarisir TPS rawan kita lakukan pencegahan, untuk patroli pengawasan di TPS rawan, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat. Besok kita lapor pengawasan langsung," jelas Burhan.