Golkar Pinang Dedi Mulyadi di Pilkada Jabar, Bagaimana Nasib Ridwan Kamil?

BANDUNG, KOMPAS.com - Perwakilan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Singgih Januratmoko, bertemu dengan kandidat bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Gerindra, Dedi Mulyadi.

Pertemuan dilakukan di Jalan Pangeran Kornel, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/8/2024) malam.

Dalam pertemuan tersebut, Singgih menyampaikan pesan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang berminat meminang Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur Jabar. 

Baca juga: Partai Golkar Pinang Dedi Mulyadi Jadi Bakal Calon Gubernur Jabar

"Jadi hari ini kita silaturahim bertemu dengan Pak Dedi Mulyadi, yang kedua kita juga berdiskusi untuk ke depan bagaimana supaya Jawa Barat lebih baik lagi untuk kemajuan. Kita tadi sudah berdiskusi banyak, intinya bahwa kita mendukung Pak Dedi Mulyadi untuk menjadi calon gubernur di Jawa Barat," kata Singgih dalam konferensi persnya. 

Ketika ditanya soal nasib mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang merupakan kader Golkar, Singgih mengatakan bakal segera diputuskan oleh ketua umum.

"Kalau itu ranahnya pak ketum, kalau ranah kita hari ini silaturahim memberi dukungan kepada Pak Dedi Mulyadi untuk maju ke depan jadi calon gubernur di Jawa Barat, " tuturnya.

Baca juga: Doakan Dedi Mulyadi Jadi Gubernur Saat Sidang PK, Farhat Abbas Ditegur Hakim

Di tempat yang sama, Dedi Mulyadi mengaku siap menerima mandat dari Partai Golkar.

"Saya ucapkan terima kasih buat Mas Singgih dan jajaran pengurus DPP Partai Golkar, khususnya buat Ketua Umum DPP Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto bahwa utusannya sudah datang ke Jawa Barat untuk ngajak ngomong serius masalah tunangan di provinsi Jawa Barat, " akunya.

Namun, Dedi saat ini masih menunggu keputusan dari DPP Partai Gerindra terkait rekomendasi dan usungan untuk Pilkada Jawa Barat 2024.

"Saya ini kan kalau istilah tunangan kemudian nanti kawinan, akad nikah, harus persetujuan orangtua, kalau sebagai calon pengantinnya setuju. Tetapi kan, persetujuan itu nanti harus diridai, direstui, bahkan aktanya harus ditandatangani ketua umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto," tandasnya.