Disparbud Jabar Tutup Area YPK Bandung Setelah Atap Ambruk

BANDUNG, KOMPAS.com - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat menutup sementara sebagian area Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) di Jalan Naripan, Kota Bandung, setelah atap gedung tersebut ambruk pada Senin (28/10/2024) sekitar pukul 17.30 WIB.

Penutupan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi agar atap gedung yang dibangun pada tahun 1930 tidak ambruk kembali.

Disparbud juga akan segera melakukan perbaikan terhadap bagian bangunan yang rusak.

Baca juga: Atap Gedung YPK Bandung Ambruk: 3 Terluka, Penyebab Terungkap

"Ya pasti ditutup sementara. Jadi bukan secara keseluruhan bangunan, karena yang roboh itu kan di depan area pameran, biasanya dipakai untuk galeri pameran lukisan dan sejenisnya. Namun, di area sebelahnya ada hall yang digunakan untuk aktivitas kesenian, kami tidak menghentikan kegiatan di sana," ujar Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disparbud Jabar, Yuke Mauliani Septina, saat ditemui di Pusdai Bandung, Selasa (29/10/2024).

Yuke menjelaskan, area pameran merupakan lokasi yang paling terdampak akibat ambruknya atap gedung.

Baca juga: Atap Gedung YPK Ambruk, Sekda Jabar: Segera Diperbaiki

Sementara itu, beberapa area lainnya masih aman untuk digunakan berbagai kegiatan kesenian.

Meskipun beberapa area dinyatakan aman, aktivitas di Gedung YPK akan dibatasi beberapa hari ke depan untuk melakukan pendataan oleh instansi terkait sebelum perbaikan dilakukan.

"Meskipun kondisinya aman, kami perlu memeriksa keseluruhan bangunan. Kami khawatir ada hal yang serupa terjadi," beber Yuke.

Terkait perbaikan gedung, pihak Disparbud masih menunggu hasil kajian.

Yuke menekankan, ada aturan dan kaidah tertentu yang harus dipatuhi dalam perbaikan maupun renovasi gedung cagar budaya agar keaslian arsitekturnya tetap terjaga.

"Saat ini kami sedang menghitung. Setelah itu, kami akan memutuskan apakah perbaikan dilakukan secara keseluruhan atau hanya sebagian. Kami harus berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan untuk menentukan langkah selanjutnya," tambahnya.

Apalagi kewenangan terkait perbaikan ada di balai, tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap menyiapkan dukungan.

"Namun, seberapa besar dukungan itu masih menunggu hasil perhitungan," tutupnya.