SUKABUMI, KOMPAS.com – Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan memberikan sanksi bagi kepala sekolah yang tetap memaksakan study tour setelah dirinya resmi dilantik pada 20 Februari mendatang.
Salah satu alasan utama pelarangan ini adalah tingginya biaya yang harus ditanggung orangtua murid.
“Saya akan membuat surat edaran, dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut kami akan memberikan sanksi yang tegas, karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan,” ujar Dedi kepada Kompas.com, Senin (17/2/2025).
Larangan ini menuai beragam tanggapan dari orangtua murid. Riza (43), warga Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, mendukung kebijakan tersebut karena biaya study tour saat ini dianggap terlalu mahal.
Baca juga: Jika Sudah Dilantik, Dedi Mulyadi Ancam Beri Sanksi Kepsek yang Ngotot Study Tour
“Saya sih setuju karena biaya study tour cukup mahal,” kata Riza saat ditemui di Sukabumi, Selasa (18/2/2025).
Ia juga menilai bahwa banyak kegiatan study tour hanya berfokus pada rekreasi tanpa memberikan manfaat keilmuan yang cukup bagi siswa.
Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Somantri (37), yang masih mendukung kegiatan study tour. Menurut dia, kegiatan ini tetap memiliki nilai positif, asalkan dipersiapkan dengan matang.
“Ini kan larangan keluar setelah beberapa kejadian study tour berujung maut. Nah, berarti pihak sekolah harus menyiapkan betul persiapan study tour itu, termasuk dengan pengecekan vendor transportasi,” kata Somantri.
Baca juga: Disdik Jabar Sepakat dengan Dedi Mulyadi soal Larangan Study Tour
Dedi juga menyoroti biaya yang dikenakan kepada siswa, terutama untuk study tour ke luar daerah. Ia menyebutkan bahwa biaya perjalanan ke Bali, misalnya, bisa mencapai Rp 3,5 juta, belum termasuk uang saku yang bisa membuat total pengeluaran orangtua mencapai Rp 5,5 juta.
"Pelajaran PPKN tidak harus pergi ke Bali. Membantu orangtua beresin rumah atau berkunjung ke tetangga yang kesulitan itu juga PPKN," kata Dedi.
Pelarangan study tour ini sebelumnya sempat menuai kritik dari komite sekolah di sebuah SMA Negeri di Depok.
Namun, Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban orangtua dan memastikan kegiatan pendidikan tetap berjalan tanpa membebani siswa secara finansial.
Baca juga: Study Tour ke Bali untuk Pelajaran PPKn, Dedi Mulyadi: Keren Banget
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang