Editor
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana memasukan wajib militer pada kurikulum pendidikan menengah di Jabar.
Dedi menjelaskan, ia akan mengalokasikan dana untuk pembentukan gerakan Jabar Manunggal yang bertujuan untuk menurunkan angka kriminalitas.
Gerakan itu, antara lain berfokus pada penumpasan geng motor dan premanisme serta hal-hal lain yang menyangkut upaya menurunkan angka kriminalitas.
Baca juga: Viral Siswa SD Praktik Renang di Lantai Sekolah, Dedi Mulyadi: Tak Paham Esensi Pendidikan
Masuknya pendidikan wajib militer juga salah satu dari gerakan Jabar Manunggal.
"Ini untuk pembentukan kebangsaan pada anak SMA," kata Dedi dalam program GasPol Kompas.com yang dikutip pada Selasa (26/2/2025).
Dedi berharap adanya wajib militer bisa membuat para siswa paham terkait banyak hal.
"Dia ngerti dari sisi fisiknya, (misalnya) ngerti baris berbaris, dari sisi pikirannya ngerti sejarah, ngerti kebudayaan, ngerti ekologi, ngerti bagaimana masa depan bangsa, dan bagaimana disiplin," lanjut Dedi.
Ia berharap dengan adanya pendidikan wajib militer bisa membuat jabar zero tawuran dan zero pengguna narkoba.
Mantan bupati Purwakarta itu menyebutkan, pendidikan wajib militer ini akan melibatkan TNI.
Baca juga: Mengapa SMAN I Cianjur Tetap Berangkatkan Siswa Study Tour meski Dilarang Gubernur Dedi Mulyadi?
Sebelumnya, dia mengatakan, untuk merealisasikan rencananya ini, Pemprov Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat.
Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.
"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer," ujar Dedi.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang