Sindikat STNK Palsu Terbongkar, Polisi Tangkap "Jenderal Kekaisaran Sunda"

CIANJUR, KOMPAS.com – Kepolisian Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat, membongkar sindikat pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang telah beroperasi selama lima tahun.

Salah satu anggota sindikat tersebut mengaku sebagai Jenderal Muda Negara Kekaisaran Sunda Nusantara Majelis Agung Sunda Archipelago (M.A.S.A).

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, menyebut bahwa sindikat ini juga mengklaim mendapat perlindungan dari kekaisaran tersebut.

“Pengakuannya demikian, dan salah satu pelaku memiliki jabatan dan pangkat tinggi di kekaisaran itu, sebagai jenderal muda,” ujar Tono kepada Kompas.com di Mako Polres Cianjur, Selasa (11/3/2025).

Baca juga: Polisi Bongkar Sindikat Pemalsuan STNK di Cianjur, Begini Modusnya

Selain mengamankan alat kejahatan beserta barang bukti, polisi juga menyita sejumlah dokumen terkait klaim negara kekaisaran tersebut. Kekaisaran ini mengklaim memiliki wewenang untuk menerbitkan berbagai dokumen, termasuk STNK.

“Malah, di lembar STNK yang dicetak oleh sindikat ini, identitas Kepolisian Republik Indonesia diganti dengan nama dan logo kekaisaran tersebut,” kata Tono.

Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam jaringan sindikat tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan cermat saat mengurus dokumen kendaraan, mengingat sindikat ini telah mencetak ribuan lembar STNK palsu yang telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,” ujar Tono.

Baca juga: Disebut Dedi Mulyadi Cuma Pion, Ini Profil Bos Hibisc Fantasy Puncak Angga Kusnan

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni H, M, R, dan O. Dari tangan mereka, polisi menyita sembilan unit mobil, puluhan STNK palsu, serta alat cetak dokumen ilegal.

Sindikat ini diketahui menjual STNK palsu dengan harga Rp 1,5 juta hingga Rp 2,5 juta per lembar. Para tersangka dijerat dengan Pasal 263 Ayat 2 KUHP tentang pemalsuan surat, yang mengancam mereka dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara.