Editor
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan kebijakan baru terkait gaji petugas kebersihan jalan provinsi.
Dedi menyatakan bahwa petugas yang dapat menjaga kebersihan dan perawatan jalan akan mendapatkan kenaikan gaji, sementara mereka yang tidak bekerja dengan optimal akan diberhentikan.
"Petugas yang tidak bekerja optimal akan diberhentikan, sementara mereka yang menjaga jalur tetap bersih dan terawat akan mendapatkan kenaikan gaji," tegas Dedi, dikutip dari Antara, Kamis (10/4/2025).
Baca juga: Adang Mobil Dedi Mulyadi, Ojol di Sukabumi Curhat soal THR Rp 50.000
Ia juga meminta Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas perawatan jalan provinsi.
Dedi mengusulkan agar setiap satu kilometer jalan provinsi dijaga oleh satu petugas yang bertanggung jawab atas kebersihan dan fungsi drainase, guna menjaga kondisi jalan tetap baik.
"Pasalnya, kerusakan jalan banyak disebabkan oleh genangan air akibat saluran yang tidak berfungsi, bukan hanya karena kualitas aspal," jelasnya.
Baca juga: Tanggapi Jeje, Dedi Mulyadi: Bawa Anak ke Kantor Boleh, yang Tak Boleh Bawa Selingkuhan...
Lebih lanjut, Dedi menekankan pentingnya peran petugas dalam menjaga kebersihan jalan.
"Setiap satu kilometer jalan provinsi harus dijaga oleh satu petugas yang dilengkapi dengan mesin potong rumput," ujarnya.
Dedi juga menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama, tanpa memperdebatkan batas kewenangan yang ada.
"Kalau untuk kebaikan masyarakat, jangan bicara soal kewenangan. Yang penting jalannya bersih dan bermanfaat," tuturnya.
Baca juga: Dedi Mulyadi Kaget Masih Ada Warga Sukabumi Tak Bisa Sekolah hingga SMA
Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengungkapkan hasil perhitungan efisiensi APBD Jawa Barat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mencapai Rp 5,4 triliun saat rapat dengan DPRD Jabar pada Senin (3/3/2025).
Ia menyatakan bahwa efisiensi tersebut akan dialihkan dari belanja untuk kegiatan yang tidak produktif, seperti pesta dan hura-hura, ke belanja yang lebih bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Dedi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan mengorbankan pelayanan publik.
Ia hanya akan memangkas kegiatan yang dianggap tidak produktif, seperti perjalanan ke luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang