Di Mata Dedi Mulyadi, Petugas Jalan Provinsi Diuji Kinerja: Diberhentikan atau Gaji Naik

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah untuk memperbaiki kualitas perawatan jalan provinsi dengan mengusung pendekatan berbasis kinerja.

Ia menjanjikan kenaikan gaji bagi para petugas yang mampu menjaga kebersihan dan fungsi jalan dengan baik.

Sebaliknya, petugas yang tidak bekerja optimal akan diberhentikan dari tugasnya.

"Petugas yang tidak bekerja optimal akan diberhentikan, sementara mereka yang menjaga jalur tetap bersih dan terawat akan mendapatkan kenaikan gaji,” kata Dedi dalam keterangan di Bandung, Kamis (10/4/2025), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Larang Galang Dana di Jalan, Dedi Mulyadi: Bikin Macet, Saya Hentikan...

Dedi Mulyadi menginstruksikan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas perawatan jalan.

Ia menekankan setiap satu kilometer jalan provinsi harus dijaga oleh satu orang petugas yang juga bertanggung jawab atas kebersihan dan drainase.

"Setiap satu kilometer jalan provinsi harus dijaga oleh satu petugas yang dilengkapi dengan mesin potong rumput," ujar Dedi.

Menurut dia, banyak kerusakan jalan justru disebabkan genangan air akibat saluran drainase yang tidak berfungsi, bukan semata karena kualitas aspal yang buruk.

Oleh karena itu, menjaga saluran air menjadi bagian penting dalam upaya pemeliharaan infrastruktur.

Baca juga: Bupati Karawang Minta Dedi Mulyadi Batalkan Izin Pertambangan di Tamansari

Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat daripada memperdebatkan batas kewenangan antar-instansi.

"Kalau untuk kebaikan masyarakat, jangan bicara soal kewenangan. Yang penting jalannya bersih dan bermanfaat," tuturnya.

Kebijakan ini sejalan dengan efisiensi anggaran.

Dalam rapat bersama DPRD Jabar, Senin (3/3/2025), ia memaparkan hasil perhitungan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 5,4 triliun.

Efisiensi tersebut, menurut Dedi, dilakukan dengan memangkas belanja yang tidak produktif seperti perjalanan ke luar negeri, studi banding, dan seminar-seminar.

Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kegiatan tersebut akan dialihkan menjadi belanja yang lebih bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Efisiensi di Jawa Barat akan mengalihkan belanja pesta dan hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat," ucapnya.