Dedi Mulyadi Akan Jadikan Keluarga Berencana Syarat Terima Bansos, Kejar KB Pria

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap rencana menjadikan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) sebagai syarat masyarakat menerima bantuan, mulai beasiswa hingga berbagai bantuan sosial dari provinsi.

Dedi Mulyadi mengatakan hal itu bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

"Jadi, seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," tutur Dedi Mulyadi di Bandung, dikutip dari Antara, Senin (28/4/2025).

"Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan non-tunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga," kata Dedi.

Baca juga: Atasi Siswa Bermasalah, Dedi Mulyadi: Dibina di Barak Militer, TNI Jemput

Kebijakan ini dinilai Dedi sebagai jalan keluar karena saat ini keluarga tidak mampu banyak yang melahirkan dengan cara operasi sesar, yang per tindakannya sedikitnya Rp 25 juta.

"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik," ucap Dedi.

Dedi juga mengungkapkan rencana kebijakan KB itu dalam rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat bertajuk "Gawé Rancage Pak Kadés jeung Pak Lurah" di Pusdai Jawa Barat, yang dihadiri oleh Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), guna meminta dukungan.

Dalam rapat tersebut, Dedi Mulyadi mengatakan KB, terlebih KB pria berupa vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat untuk penerimaan bantuan sosial, mengingat dari temuannya banyak keluarga prasejahtera ternyata memiliki banyak anak, padahal kebutuhan tidak tercukupi.

Baca juga: Ungkap Alasan Terapkan Militer bagi Anak Nakal, Dedi Mulyadi: Geng Motor Tak Selesai, Harus Tuntas!

"Pak Menteri, saya tidak tahu kok rata-rata keluarga miskin itu anaknya banyak. Sementara orang kaya susah punya anak. Sampai bayi tabung bayar Rp 2 miliar tetap tidak punya anak," tuturnya.

"Saya pernah menemukan satu keluarga punya 22 anak, punya 16 anak. Saya di Majalengka bertemu dengan anak-anak yang jualan kue di alun-alun. Akhirnya, saya bertemu dengan orangtuanya yang lagi di kontrakan. Bapaknya ada, anaknya jualan kue. Ternyata sudah punya 10 anak dan ternyata ibunya lagi hamil lagi yang ke-11," ucap Dedi.

Dedi mengungkapkan nantinya akan ada berbagai bantuan yang akan diberikan pada masyarakat, seperti sambungan listrik baru, beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni, serta bantuan lainnya, tetapi disyaratkan untuk mengikuti program KB terlebih dahulu.

"Ada sekitar 150 ribu penerima bantuan sambungan listrik baru dari Pemprov. Syaratnya, boleh, tetapi harus KB dulu," tuturnya.

"Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa, boleh, tetapi ibunya harus KB dulu. Nanti misalnya ada penerima bantuan masih usia produktif, boleh, tetapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dan kabupaten/kota, boleh, tetapi harus KB dulu," ucap Dedi.

Dedi mengatakan dirinya selalu menuntut orang yang dibantunya untuk KB terlebih dahulu, utamanya yang harus dikejar saat ini adalah pihak laki-laki demi memastikan program KB berjalan maksimal.

Baca juga: NU dan Persis Jabar Dukung Dedi Mulyadi Evaluasi Penyaluran Dana Hibah

"Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menanggung beban reproduksi. Harus laki-lakinya. Kenapa harus laki-laki karena misalnya nanti perempuannya banyak problem. Misalnya lupa minum pilnya atau lainnya," ujar Dedi.