Editor
Dedi menekankan bahwa ke depan data penerima bantuan sosial harus terintegrasi dengan data kependudukan. Lebih spesifik lagi, dalam data kependudukan tersebut harus memuat data peserta KB.
"Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek dulu. Sudah ber-KB atau belum. Kalau sudah ber-KB boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius," tuturnya.
"Walaupun saya tidak punya istri, saya berpihak kepada kaum perempuan, tetapi perempuan yang memiliki tekad kuat mewujudkan kualitas dan kesejahteraan keluarga," tutur Dedi.
Dedi juga menyampaikan rencananya untuk memilih desa yang memenuhi syarat Desa Istimewa. Salah satu item dalam kriteria Desa Istimewa adalah kesertaan KB.
Desa yang berhasil adalah desa yang berhasil dalam KB, pelayanan pendidikan rakyat, kesehatan warga, tidak ada angka kematian ibu, tidak ada kematian anak, tak ada stunting, pengelolaan sampah baik, dan beberapa indikator penilaian lain.
"Pak Menteri, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar akan memberikan hadiah stimulus pembangunan sebesar Rp10 miliar untuk Desa Istimewa," ujarnya.
"Penilaian akan dimulai dari desa, dari kecamatan. Juara kecamatan akan mendapat hadiah Rp 200 juta. Juara kabupaten/kota akan mendapat hadiah stimulus Rp1 miliar. Nanti akan diumumkan desa yang paling sukses dan desa yang paling gagal," tutur Dedi Mulyadi.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang