BANDUNG, KOMPAS.com – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat mencatat, kuota peserta Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk jenjang SMA/SMK dan SLB negeri hanya tersedia bagi 329.000 siswa.
Namun, jumlah tersebut masih jauh dari total lulusan SMP tahun 2025 yang diperkirakan mencapai sekitar 700.000 siswa. Dengan demikian, mayoritas lulusan dipastikan akan melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.
"Sedangkan calon peserta didik yang akan masuk berdasarkan jumlah lulusan (SMP) itu sekitar 700.000 siswaan, jadi dipastikan semua tidak akan masuk ke sekolah negeri," ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Jabar, Deden Sampul Hidayat, saat dihubungi, Kamis (15/5/2025).
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Jabar akan menggulirkan program khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa mengakses pendidikan di sekolah negeri tanpa harus mengikuti seleksi.
Baca juga: SPMB 2025 Jenjang SMA Gunakan Rayonisasi, Bagaimana dengan SD dan SMP?
"Kita punya rancangannya, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memuliakan anak-anak dari kelompok tidak mampu. Mengapa saya katakan memuliakan? Mereka tidak mesti harus ikut seleksi, tapi mereka ditempatkan," kata Deden.
Bagi siswa pra sejahtera yang tidak tertampung di sekolah negeri, Pemprov Jabar juga menyediakan beasiswa agar mereka tetap bisa bersekolah di sekolah swasta.
"Tentunya ketika di swasta ada budget yang harus kami siapkan dan itu sudah kita siapkan. Pak Gubernur sudah memerintahkan kepada kami untuk membiayai anak-anak yang miskin di swasta. Itu sudah kita anggarkan begitu," jelasnya.
Baca juga: Farhan Janji SPMB Bandung 2025 Transparan, Ini Aturan Baru Pengganti Sistem Zonasi
Seperti halnya mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), SPMB 2025 tetap akan menggunakan empat jalur penerimaan utama: zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua atau mutasi.
Selain itu, Disdik Jabar juga menyediakan kuota jalur khusus untuk calon siswa dari wilayah yang tidak memiliki sekolah negeri maupun swasta.
"Jalur penerimaan masih tetap empat, tapi kami ada satu jalur lagi kuota khusus yang di daerahnya tidak ada sekolahnya, dan itu juga untuk calon siswa yang masuk dalam kategori tidak mampu," pungkas Deden.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang