Tanggapi Temuan KPAI, Dedi Mulyadi: Silakan Lanjutkan Pendidikan Anak, Mereka Keluar Barak 18 Juni

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mempersilakan KPAI untuk melanjutkan pendidikan anak-anak bermasalah karena program mereka akan berakhir pada 18 Juni mendatang.

Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi merespons sejumlah temuan KPAI terkait program pendidikan karakter di barak militer.

"Anak-anak sudah keluar nanti tanggal 18 Juni. Silakan KPAI lanjutkan," ujar Dedi via sambungan telepon, Jumat (16/05/2025).

Baca juga: KPAI Sebut Program Barak Militer Dedi Mulyadi Berpotensi Langgar Hak Anak

Dedi mengatakan KPAI yang merasa memahami betul tentang psikologi dan tumbuh kembang anak diharapkan bisa melanjutkan pendidikan anak-anak bermasalah sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang diharapkan.

"Kami berterima kasih dan merasa terbantu dengan KPAI jika ingin melanjutkan pendidikan anak. Mereka mungkin lebih mengerti tentang kondisi anak daripada jajaran pemerintah di sini dan juga TNI. Silakan kami akan merasa terbantu," jelas Dedi.

Sebelumnya, KPAI menilai, program mengirim pelajar ke barak militer atau program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa berisiko melanggar hak anak.

Baca juga: Tangis Pedagang Nasi dan Semangat Anak-anak, Kisah Humanis di Balik Kunjungan Dedi Mulyadi ke Barak Militer

Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menyatakan, potensi itu muncul karena tidak ada rekomendasi dari psikolog profesional sebelum mengirim anak-anak ke barak militer.

"Kami mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada, tadi hilangnya referensi asesmen yang jelas (dari psikolog)," kata Ai dalam konferensi pers, Jumat (16/5/2025).

Sementara, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan adanya temuan bahwa pelajar yang dikirim ke barak militer bukan atas rekomendasi psikolog profesional.

Jastra mengatakan, anak-anak yang dikirim untuk mengikuti program pendidikan karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa besutan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini berangkat dari rekomendasi guru bimbingan konseling (BK).

"Program tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional. Yang jadi temuan kita melainkan hanya rekomendasi guru BK," kata Jasra dalam konferensi pers melalui Zoom, Jumat (16/5/2025).

Baca juga: Bukan Barak Militer ala Dedi Mulyadi, Eri Cahyadi Bakal Kirim Pelaku Tawuran ke Kampung Anak Negeri

Temuan lainnya, terdapat tiga sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Purwakarta yang bahkan tidak memiliki guru BK.

Sebab itu, KPAI mempertanyakan, atas dasar rekomendasi siapa anak-anak ini dipilih untuk mengikuti program di barak militer.

"Itu jadi pertanyaan kami, rekomendasi ini siapa yang melakukan? Ini tentu harus dilihat lebih jauh sehingga kita bisa merekomendasikan psikolog yang profesional," kata dia.