BANDUNG, KOMPAS.com - Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memenuhi program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan pemerintah pusat.
Kolaborasi antarkementerian dan lembaga pun terus diupayakan agar program MBG serta pembangunan SPPG bisa berdampak pada perekonomian masyarakat.
Hal tersebut juga dilakukan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kolaborasi untuk menyukseskan program MBG sudah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.
Dalam arahannya, kata Maman, lintas institusi, baik yang horizontal maupun vertikal, saling berkolaborasi dalam upaya penyempurnaan MBG.
"Ini semangat dan tujuan Pak Presiden menggulirkan MBG. Oleh karena itu, kami dari Kementerian UMKM juga selain ingin men-support, menyukseskan MBG ini, kami juga berkepentingan agar ada manfaat ekonomi yang seluas-luasnya di daerah sekitar, di tingkat kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi," katanya saat ditemui di Kecamatan Cileunyi, Senin (19/5/2025).
Baca juga: SPPG di Tasikmalaya Masih Suplai 3.000 MBG meski Telat Pembayaran Ratusan Juta Rupiah
Dalam pelaksanaannya, lanjut Maman, setiap UMKM yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mesti mengisi bahan baku untuk SPPG.
Maman menjelaskan, ada empat pilar yang akan jadi bahan penguatan UMKM dalam mendukung ketersediaan bahan di SPPG.
Pertama, pendampingan kapasitas.
UMKM akan didampingi secara menyeluruh untuk meningkatkan kapasitas usahanya, mulai dari perencanaan usaha, pengelolaan keuangan, akses pemasaran, hingga digitalisasi usaha.
Kedua, pembiayaan dan permodalan usaha.
UMKM akan dibantu untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR), Permodalan Nasional Madani (PNM), Security Crowdfunding (SCF), koperasi, fintech, dan pembiayaan alternatif yang bersifat inklusif.
Ketiga, legalitas dan layanan bantuan hukum.
Menurutnya, legalitas dan bantuan hukum mesti menjadi fondasi bagi keberlangsungan UMKM.
Terakhir, yaitu produktivitas, kemitraan, dan perluasan pasar.