Ono Surono Tolak Pendidikan Barak Militer Dedi Mulyadi: Ada Ancaman Tak Naik Kelas

KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerapkan pendidikan karakter di barak militer TNI bagi siswa dengan catatan kedisiplinan buruk.

Menurut Ono, pendekatan ini menyimpang dari sistem pendidikan nasional dan berpotensi melanggar hak asasi anak.

Baca juga: Para Siswa Ceritakan Perlakuan TNI yang Ubah Hidup Mereka 2 Pekan di Barak Militer

"Ya tetap ya, kita tolak," kata Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, saat ditemui di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).

Penolakan itu didasari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti pelaksanaan program barak militer tersebut.

Baca juga: Tetap Evaluasi Program Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak, Kak Seto: Maaf, Jangan Gengsi Jadi Nasional

KPAI mengungkap adanya dugaan pelanggaran seperti pemaksaan terhadap anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas. Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," ujar Ono.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Lebih Baik Jadi Gubernur Konten Punya Uang Dibagikan ke Warga daripada...

Ia juga menyoroti penggunaan prinsip-prinsip militer dalam dunia pendidikan sebagai hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

"Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut, karena melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia," tegasnya.

Baca juga: Para Siswa Ungkap yang Sebenarnya Terjadi 2 Minggu di Barak Militer

Ono menyebut bahwa pendekatan yang seharusnya dikedepankan oleh pemerintah adalah lembaga pendidikan khusus yang telah memiliki dasar hukum yang jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Daerah Pendidikan Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus.

Sebagai bentuk komitmennya terhadap perlindungan hak anak, Ono menyatakan akan mendukung KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program kepada gubernur.

"Jadi pada saat KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, ya saya sendiri yang pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan," ujar dia.

Sementara, sejumlah siswa yang baru selesai mengikuti pendidikan berkarakter selama dua pekan di barak militer Dodik Bela Negara, Lembang, Jawa Barat, mengaku hidup mereka berubah total.

Tak hanya menjadi lebih disiplin, mereka juga merasakan perhatian dan perlakuan hangat dari para pelatih TNI yang membimbing mereka.

Adapun Fajril Ramadhan, siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, mengaku mendapat banyak pelajaran hidup dari pelatihan ini.

Ia yang sebelumnya kecanduan gim, sering bolos, dan kurang menghormati orangtua, kini mulai memahami arti keluarga dan kedisiplinan.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Ono Surono Tetap Tolak Program Siswa Nakal Barak Militer Ala Dedi Mulyadi, Ungkap Alasannya