Editor
KOMPAS.com – Nama Kabupaten Bandung Barat di Jawa Barat, sempat menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menilai wilayah ini sulit dibangun citra mandiri karena masih membawa embel-embel “Bandung”.
Namun, di balik perdebatan soal nama, Bandung Barat memiliki sejarah panjang dalam proses pembentukannya.
Baca juga: Usul Nama Bandung Barat Diubah, Dedi Mulyadi: Susah Nge-brandingnya, Kebayang Bandung
Gagasan pembentukan Kabupaten Bandung Barat bermula sejak terbitnya SK Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 1990 yang mengatur rencana penataan wilayah Jawa Barat dari 24 menjadi 42 daerah tingkat II.
Baca juga: Dedi Mulyadi Usul Nama Bandung Barat Diubah, Ini Alasannya
Isu pemekaran kian menguat setelah terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Respons atas dinamika tersebut muncul melalui Keputusan DPRD Kabupaten Bandung No. 5 tanggal 21 Juli 1999, yang menyetujui rencana pemekaran wilayah.
Namun, proses itu sempat tertunda karena munculnya aspirasi pembentukan Kota Cimahi yang akhirnya disahkan pada 2001.
Di tengah proses tersebut, lahirlah Forum Pendukung Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Barat (FP3KB) pada 20 Agustus 1999 yang dipimpin Endang Anwar.
Gerakan ini diperkuat dengan lahirnya berbagai kelompok masyarakat seperti Forum Peduli Bandung Barat, Forum Pemuda Bandung Barat, dan Forum Bandung Barat Bersatu, yang aktif menyuarakan aspirasi ke DPRD hingga menggelar demonstrasi.
Pada 16 November 2002, seluruh kelompok masyarakat ini bergabung dalam Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KPKBB).
Upaya konsolidasi dan tekanan publik terus dilakukan, termasuk aksi unjuk rasa ribuan orang pada Januari 2004 yang menuntut percepatan pemekaran.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bandung saat itu membentuk Tim Teknis Penataan Wilayah dengan melibatkan enam perguruan tinggi besar, seperti ITB, UNPAD, dan UPI. Kajian ilmiah disusun dan dikirim ke DPRD, hingga akhirnya lahirlah keputusan DPRD Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2004 yang menyetujui pembentukan Kabupaten Bandung Barat.
Setelah melalui proses administratif di tingkat provinsi dan pusat, perjuangan masyarakat membuahkan hasil: pada 2 Januari 2007, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat resmi disahkan. Wilayah kabupaten ini mencakup 15 kecamatan, yang kemudian bertambah menjadi 16 setelah terbentuknya Kecamatan Saguling pada 2011.
Peresmian kabupaten dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri ad interim Widodo AS pada 19 Juni 2007, sekaligus melantik Tjatja Kuswara sebagai Pejabat Bupati.
Pemilihan kepala daerah pertama digelar pada 2008 dan dimenangkan oleh Abubakar, M.Si bersama wakilnya Ernawan Natasaputra.
Dalam perjalanan berikutnya, DPRD menetapkan tanggal 19 Juni sebagai Hari Jadi Kabupaten Bandung Barat melalui Perda Nomor 12 Tahun 2012, menggantikan penetapan awal pada 2 Januari.
Pusat pemerintahan dibangun secara bertahap dan diresmikan pada 3 April 2013. Pemilihan kepala daerah kedua digelar pada 2013, dimenangkan kembali oleh Abubakar, kali ini bersama Yayat T Soemitra sebagai wakilnya.
Sumber: bandungbaratkab.go.id
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang