DPRD Bandung Barat Anggarkan Tablet Rp 1 Miliar, Dedi Mulyadi: Kami Cek Urgen atau Tidak

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi kritikan publik atas rencana pengadaan tablet senilai hampir Rp 1 miliar untuk anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Menurut dia, setiap belanja daerah, termasuk perangkat elektronik bagi wakil rakyat, harus dilandasi urgensi yang jelas bagi kepentingan masyarakat.

"Yang untuk anggota dewan KBB itu ya? Ya nanti akan kami lihat dulu apakah itu menjadi sesuatu yang sangat urgen atau tidak, nanti akan kami cek seperti apa," ujar Dedi saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi, Sabtu (21/6/2025).

Di tengah ketidakstabilan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, Dedi Mulyadi mengingatkan agar anggaran difokuskan pada program yang berdampak langsung kepada warga.

Baca juga: Tablet Rp 1 Miliar Diklaim Hemat Anggaran, Ketua DPRD KBB: Ongkos Fotokopi Rp 50 Juta Per Tahun

Ia menegaskan, kepala daerah harus cermat menyusun prioritas belanja, jangan sampai kebutuhan birokrasi menenggelamkan kepentingan publik.

"Sebaiknya, saya sarankan buat bupati wali kota untuk membuat anggaran yang efektif buat daerahnya, memberikan manfaat buat masyarakatnya," tambah Dedi.

Prinsip efisiensi sejatinya bukan sekadar memangkas pengeluaran, tetapi menghemat anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Sebelumnya, DPRD KBB mengklaim pembelian tablet akan mengurangi biaya fotokopi dokumen fisik yang selama ini bisa mencapai Rp 50 juta per anggota dewan.

"Ini kan tujuannya juga buat efisiensi juga, kami biasanya harus fotokopi sekian banyak berkas, ya mungkin bisa sampai Rp 50 juta buat setiap anggota dewan," kata Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi.

Baca juga: Alasan DPRD Bandung Barat Keukeuh Tetap Anggarkan Tablet Rp 1 Miliar

Mahdi menambahkan, spesifikasi tablet dipilih tinggi agar awet dan tercatat sebagai inventaris negara.

"Kami minta speknya itu jangan rendah, misalnya hardisk 128 GB itu kecil, sama dengan tahun 2019. Minimal ya di 512 GB atau mungkin 1 terabyte, itu juga kan nantinya jadi inventaris," tuturnya.

(Penulis Kontributor Bandung Barat Kompas.com: Bagus Puji Panuntun)