Editor
KOMPAS.com - Bonus Persib hasil patungan aparatur sipil negara (ASN) yang ditolak manajemen akhirnya disalurkan untuk membantu menangani krisis air di Telukjambe, Karawang.
Hadiah tersebut secara simbolis diserahkan ke kepala desa setempat dalam rangkaian kegiatan pelantikan pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Barat oleh Gubernur Dedi Mulyadi di kolong tol Cileunyi-Sumedang, Rabu (2/7/2025).
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat dikonfirmasi Kompas.com via sambungan telepon, Kamis.
"Uang bonus Persib hasil sumbangan ASN yang ditolak manajemen Persib sudah diserahkan untuk membantu menangani masalah di Karawang," kata Dedi.
Baca juga: Bonus Persib Patungan ASN Ditolak, Dedi Mulyadi: Terserah Sekda dan Penyumbang Mau Dikemanakan
"Ya, penyerahannnya saat pelantikan pejabat itu (di kolong tol)," lanjut Dedi.
Dalam pengamatan Kompas.com melalui YouTube Lembur Pakuan Channel, hadiah yang ditolak manajemen Persib itu diserahkan setelah rangkaian sumpah pelantikan selesai.
Hadiah tersebut diberikan langsung kepada kepala Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang.
Sebelumnya, polemik terkait janji bonus Rp 1 miliar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Persib Bandung terjadi setelah manajemen klub menolak menerima dana tersebut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa bonus itu bersifat sukarela dan tidak wajib dipenuhi secara penuh.
"Saya sudah sampaikan, waktu awal kalimat satu miliar itu sifatnya sukarela, tidak boleh dipaksakan. Tercapainya berapa itu yang harus diberikan,"* ujar Dedi di Mapolda Jabar, Selasa (1/7/2025).
Dari target Rp 1 miliar, dana yang berhasil terkumpul melalui patungan ASN Pemprov Jabar hanya sebesar Rp 356 juta.
Dana ini akhirnya dikembalikan oleh pihak manajemen Persib. Dedi pun menyerahkan sepenuhnya keputusan selanjutnya kepada Sekretaris Daerah dan para penyumbang.
"Selanjutnya sekarang terserah Pak Sekda saja, terserah para pemberi sumbangan andaikata sumbangannya dikembalikan, terserah mau dikemanain, terserah mereka," katanya.
Menanggapi penolakan dari Persib, Dedi menyebut bahwa kekhawatiran soal sumber dana tidak halal seharusnya tidak perlu terjadi karena proses penggalangan dana telah dikonsultasikan kepada aparat penegak hukum sebelumnya.
Sementara itu, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, menolak dana tersebut karena menilai janji bonus itu malah membebani pemerintah daerah.