Mendagri: Kinerja Jawa Barat Masih Bagus meski Turun ke Peringkat Tiga

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai provinsi dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tahun ini.

Jawa Barat yang sebelumnya berada di posisi teratas, kini turun ke peringkat tiga, namun tetap mendapat apresiasi.

"Daerah yang ideal itu pendapatannya tinggi, belanjanya juga tinggi, tapi masih ada ruang untuk simpanan. Yang terbaik sekarang itu Yogyakarta," ujar Tito dalam rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan langsung dalam akun YouTube Kemendagri, Senin (8/7/2025).

Baca juga: Mendagri Puji Dedi Mulyadi Kelola APBD Jabar: Ini Menunjukkan Prestasi dan Kinerja, Tak Bisa Dibantah

Menurut Tito, Yogyakarta mencatat pendapatan sebesar 57 persen dari target, dengan belanja mencapai 41 persen.

Ia menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja keras pemerintah daerah dalam menggali pendapatan dari pemerintah pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pendapatannya tinggi, sesuai target. Belanjanya juga uang beredar di masyarakat mendekati 41-42 persen. Bagus ini. Makanya UMKM-nya pasti hidup,” ujarnya.

Tito juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Iqbal, yang berhasil mencatat pendapatan 46 persen meski menghadapi tantangan inflasi akibat dampak pasca tambang Newmont. Belanja daerah NTB tercatat sebesar 39 persen.

“BKAD-nya bagus, Dispenda-nya juga. Eksekusinya rapi. UPD-UPD-nya aktif, artinya manajemen dan leadership di NTB berjalan baik,” ujar Tito.

Sementara itu, untuk Provinsi Jawa Barat, Tito menyebut meski tak lagi di peringkat pertama, kinerja fiskalnya tetap kuat.

“Jawa Barat dari kemarin nomor satu, sekarang nomor tiga. Tapi masih bagus, Kang Dedi ini,” kata Tito, merujuk pada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Tito juga menyoroti Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang menunjukkan kinerja baik, namun mulai menghadapi risiko karena pendapatan dan belanjanya sudah terlalu ketat.

“Pendapatan dan belanja sudah mepet, jadi tidak punya cadangan kalau terjadi sesuatu. Pendapatannya perlu dinaikkan,” katanya.

Ia pun memuji Jawa Timur dengan pendapatan 48 persen dan belanja yang dinilainya seimbang. Namun mengingatkan beberapa provinsi lain, seperti Lampung, agar berhati-hati karena cadangan fiskal mulai menipis.

Baca juga: Mengapa Dedi Mulyadi Pelototi Detail APBD Jabar 2025?

"Kalau ada bencana seperti banjir, cadangan yang minim akan jadi kendala. Mau tidak mau harus minta bantuan ke pusat," tambah Tito.

Lebih lanjut, Mendagri juga mengingatkan kepala daerah agar memahami komponen dalam mengelola inflasi, yang terdiri dari tiga faktor utama, salah satunya adalah volatile food atau harga pangan bergejolak.