BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyadari bahwa kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di sekolah-sekolah negeri bisa berdampak pada menurunnya jumlah murid di sekolah swasta.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan mencarikan solusi agar sekolah swasta tetap bisa menjalankan fungsinya.
“Kemudian kalau ada sekolah-sekolah swasta yang kemudian muridnya mengalami penurunan, kan bisa kita cari jalan lain agar tetap bisa berjalan pendidikan,” kata Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (11/7/2025).
Dedi mengatakan, penambahan rombel di sekolah negeri dilakukan untuk menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, terutama dalam konteks Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang masih menggunakan sistem zonasi.
Baca juga: Dedi Mulyadi Bongkar Alasan Tambah Rombel: Agar Rakyat Bisa Bersekolah
"Tugas gubernur itu melindungi rakyatnya agar rakyatnya bisa bersekolah dan saya sudah menunaikan tugas itu dengan berbagai risiko," ucapnya.
Ia mengaku, keputusan ini tidak diambil dengan mudah karena berisiko. Namun, jika tidak dilakukan, ia membayangkan kemungkinan munculnya protes dari para orangtua.
"Di setiap sekolah orangtua siswa berteriak, tidak bisa masuk sekolah. Nanti ada orang yang memboikot mobil masuk ke sekolah. Tapi hari ini bisa lihat bahwa sepanjang sejarah dulu PPDB sekarang SPMB ya, SPMB baru kali ini penerima siswa baru tidak ada keributan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada protes-protes," tutur Dedi.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang