Komnas Perempuan Ingatkan Dedi Mulyadi: Berhenti Lontarkan Candaan Seksis

KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak lagi mengeluarkan gurauan bernada seksis, terutama dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik yang menjadi panutan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan menyusul candaan bernada seksis yang dilontarkan Dedi Mulyadi kepada ibu-ibu penerima bantuan saat mendampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau penanganan kusta di Puskesmas Sirnajaya, Kabupaten Bekasi, pada Rabu (23/7/2025).

"Kami mengimbau KDM (Kang Dedi Mulyadi) untuk berhenti dan tidak mengulangi candaan dan gurauan seksis yang ditujukan pada tubuh dan pengalaman perempuan dalam pelaksanaan tugas dan kesehariannya sebagai pejabat negara,” kata Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, Sabtu (26/7/2025), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Tanggapi Kepala Daerah Bolehkan Study Tour, Dedi Mulyadi Singgung Anak Jadi Obyek Ekonomi dan Material

Dahlia menegaskan, sebagai figur publik, pejabat negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga tutur kata dan perilaku.

Sebab, ucapan mereka dapat dengan mudah ditiru oleh masyarakat, termasuk anak-anak dan generasi muda.

Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa humor seksis merupakan bentuk kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Warga dapat saja melaporkan para pejabat negara yang tidak menjaga moral etisnya dalam menempatkan situasi yang seharusnya memberikan rasa aman, tetapi justru dapat memberikan situasi dan stereotipe terhadap perempuan," ucapnya.

Menurut Dahlia, gurauan seksis sering dianggap sepele, padahal sebenarnya mengandung objektifikasi tubuh dan pengalaman perempuan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Tasikmalaya Guru Peradaban Ilmu Tata Ruang Sunda, Kedatangannya Disambut Ribuan Warga

"Ucapan dan bahasa merupakan medium pikiran, ide, dan perasaan yang merefleksikan nilai-nilai sosial dan budaya serta pandangan seseorang. Candaan atau gurauan seksis justru dapat menjadi medium untuk memelihara pandangan-pandangan dan budaya yang diskriminatif terhadap perempuan," ujarnya.

Komnas Perempuan berharap semua pejabat publik memiliki sensitivitas dan kesadaran gender dalam menjalankan tugas, guna menciptakan ruang yang aman dan bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan verbal yang bersifat seksis.