Saat Dedi Mulyadi Larang Study Tour, Sejumlah Bupati dan Wali Kota Tetap Izinkan

BANDUNG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan larangan kegiatan study tour sekolah tetap berlaku di tingkat provinsi.

Namun, sejumlah bupati dan wali kota di Jawa Barat memilih untuk mengizinkan kembali kegiatan tersebut dengan berbagai catatan.

Baca juga: Tanggapi Kepala Daerah Bolehkan Study Tour, Dedi Mulyadi Singgung Anak Jadi Obyek Ekonomi dan Material

Dedi menyebutkan, menjadikan siswa sebagai objek dalam peningkatan sektor wisata merupakan praktik yang tidak memiliki dasar akademis maupun moral.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap melarang kegiatan study tour.

“Menjadikan anak sekolah sebagai obyek dalam upaya peningkatan kunjungan wisata daerah merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar akademis maupun moral,” kata Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/7/2025).

Ia menambahkan, pendidikan harus terbebas dari nilai-nilai eksploitatif.

“Menjadikan anak sekolah sebagai obyek ekonomi sama saja dengan memperlakukan siswa sebagai material yang dieksploitasi demi keuntungan ekonomis. Sedangkan pendidikan itu harus terbebas dari nilai-nilai yang bersifat eksploitatif,” ucap Dedi.

Kebijakan larangan ini sejalan dengan aturan lain yang sudah diberlakukan oleh Pemprov Jabar, seperti pelarangan penjualan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan seragam sekolah oleh pihak sekolah kepada siswa.

Namun demikian, sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat diketahui tetap mengizinkan kegiatan study tour, meskipun disertai dengan syarat tertentu. Kondisi ini memunculkan perbedaan kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Dedi mengatakan, jika pemerintah daerah ingin mendorong sektor wisata, upaya yang dilakukan seharusnya fokus pada penataan wilayah dan infrastruktur, bukan dengan melibatkan siswa.

“Kalau ingin meningkatkan kunjungan wisata, pemerintah kabupaten dan kota harus mulai menata daerahnya, terutama dari aspek kebersihan dan estetika,” ujar Dedi.

Ia menekankan pentingnya menjaga kebersihan sungai dan bangunan heritage, serta memberantas praktik pungutan liar di kawasan wisata.

“Bebaskan berbagai pungutan liar dari parkir liar, calo tiket, atau kadang ada satu obyek itu ada dua tiket,” tambahnya.

Baca juga: Pro Kontra Para Pemimpin Daerah di Jabar soal Larangan Study Tour

Dedi juga meminta agar para pedagang di lokasi wisata menjual barang yang berkualitas dengan harga yang wajar.

“Pemerintah daerah juga harus bisa menata pedagang di lokasi wisata dengan menyajikan dagangan yang berkualitas serta tidak mematok harga seenaknya kepada para pembeli,” kata dia.