Dana TKD Dipangkas Pusat, Bupati Bandung Optimistis Orkestrasi Pendapatan Daerah

BANDUNG KOMPAS.com - Pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD).

Pemangkasan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025.

Pemangkasan tersebut disebut bisa berdampak pada sektor infrastruktur, terutama yang sudah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).

Selain itu, pemangkasan itu juga dikhawatirkan menurunkan kemampuan daerah dalam menggerakkan ekonomi.

Menanggapi hal itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo justru dilakukan untuk menyukseskan program pemerintah pusat, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

Baca juga: Warga Resah Harga Beras Naik dari Bulan Lalu, Bupati Bandung: Tak Usah Khawatir...

"Itu kan jadi program prioritas Pak Presiden," kata Dadang saat ditemui di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/9/2025).

Meskipun tidak menyebutkan jumlahnya, Dadang mengaku setelah menghitung Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bandung dan mengonversikannya ke tiga program prioritas Presiden, tidak akan mencukupi.

Dadang mencontohkan, untuk program MBG, di Kabupaten Bandung membutuhkan 361 titik pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pembangunan dan ketersediaan fasilitas lainnya membutuhkan anggaran Rp 5 triliun.

"Artinya melebihi dari DAK yang rutin yang biasa diberikan kepada daerah," ujarnya.

Dia menjelaskan, perhatian terkait gizi anak bukan hanya prioritas pemerintah daerah.

Presiden, kata dia, sangat berkomitmen untuk menyudahi persoalan stunting secara nasional.

Program MBG, kata Dadang, difokuskan pada penuntasan stunting, selain itu juga menyentuh kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.

Baca juga: Kasus Ibu dan Anak Tewas Dalam Kontrakan, Bupati Bandung Tegaskan Perangkat Desa Harus Peka!

"Kalau full pakai DAK enggak tercover, begitu juga APBD akan timpang. Nah, ini kan ada lonjakan yang luar biasa. Maka program ini bukan hanya anak sekolah, tapi diberikan juga kepada ibu hamil ataupun balita yang tentunya setiap tempat, setiap desa ini fluktuatif. Kenapa ini program digelar dan diberikan? Karena ini otomatis untuk program menyelesaikan stunting," jelasnya.

Selain itu, ada program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.