Dana Transfer Menyusut hingga Rp 2 T Lebih, Dedi Mulyadi Kumpulkan Kepala Daerah Jabar

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, pada Selasa (30/9/2025) untuk menyamakan langkah menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang.

Dedi Mulyadi menyebut, Pemprov Jabar akan kehilangan dana transfer senilai Rp 2,458 triliun, sementara 27 kabupaten dan kota di Jabar berkurang sekitar Rp 2,7 triliun.

Kondisi ini, menurutnya, harus diantisipasi dengan strategi bersama agar pembangunan tetap berjalan.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tekankan Pengawasan Berlapis MBG: Dapur Mandiri, Orang Tua Harus Dilibatkan

"Kami mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten-kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun. Karena kan ada alokasi dana transfer daerah yang untuk kabupaten-kota itu mengalami penurunan sekitar Rp 2,7 triliun, dan untuk provinsi Rp 2,458 triliun," kata Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/10/2025).

"Ini kan kalau dibiarkan, saya tidak mengorkestrasi, maka pembangunan akan hilang. Kan ini berbahaya," ucapnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh kepala daerah menyepakati langkah efisiensi.

Anggaran pembangunan diputuskan tetap dipertahankan, sedangkan belanja barang dan jasa akan dipangkas.

Baca juga: Dana Daerah Berkurang, Dedi Mulyadi Andalkan MBG Jadi Solusi Ekonomi

"Yang mengalami penurunan adalah belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan gedung, belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum, kebutuhan transportasi," ucap Dedi.

Ia menambahkan, efisiensi juga akan didorong melalui pengaturan kerja pegawai, termasuk opsi bekerja dari rumah (work from home).

Langkah itu diharapkan bisa menekan penggunaan listrik, internet, dan air di kantor pemerintahan.

"Nah ini adalah solusi-solusi yang akan dibangun untuk tetap kita berjalan kencang, berlari kencang," tutur Dedi.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Penyedia MBG Kurangi Hak Anak Bisa Diproses Hukum

Dedi memastikan, meski dana transfer berkurang, tidak ada pekerjaan yang hilang pada 2026.

Penghematan akan dilakukan pada pos non-esensial seperti jamuan makan, perjalanan dinas, hingga penggunaan AC.

"Semuanya nanti akan diatur. Kami akan pasang alarm-alarm untuk mengatur dan mengingatkan tentang penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah di Provinsi Jawa Barat agar efisien," tuturnya.