Dedi Mulyadi Imbau Donasi Rp1.000, Masyarakat Minta Transparansi

BANDUNG, KOMPAS.com - Imbauan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk masyarakat menyisihkan Rp1.000 per hari sebagai bentuk solidaritas sosial menuai beragam tanggapan dari warga.

Sementara sebagian masyarakat menganggap ide tersebut positif, banyak yang meminta kejelasan mengenai mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana.

Imam Maftuh (32), seorang pekerja swasta, menilai gagasan tersebut baik asalkan ada transparansi dalam pengelolaannya.

"Kalau pekerja mah nggak masalah, kalau kayak ibu rumah tangga jadi pertimbangan kan nggak kerja. Nanti bakalan jelas tidak penyalurannya, khawatir disalahgunakan," ujarnya saat ditemui di Jalan Cibeunying Utara, Kota Bandung, Senin (6/10/2025).

Baca juga: Dari Keluhan Ibu di Indramayu, Dedi Mulyadi Tegaskan Perlunya Pos Pengaduan dan Gerakan Rereongan

Imam menambahkan, meskipun nominal Rp1.000 tergolong kecil, sistem distribusi yang jelas tetap diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

"Bukannya menyepelekan. Tapi penyalurannya harus jelas bagaimana skemanya, jangan sampai dana ini tertumpuk terus ada oknum yang menyalahgunakan," tutur Imam.

Sementara itu, Hamzah (25), seorang fresh graduate, memiliki pandangan berbeda.

Ia menilai bahwa inisiatif tersebut justru bisa menambah beban masyarakat.

"Saya kontra bukan masalah nominal, ada mungkin dari APBD bukan meremehkan nominal, tapi kenapa harus donasi. Ditambah ekonomi sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Gerakan Rp 1.000 untuk Solidaritas, Bukan Paksaan

Hamzah juga menekankan pemerintah daerah seharusnya lebih efisien dalam mengelola anggaran ketimbang meminta sumbangan dari masyarakat.

"APBD lebih di-manage lagi. Menurut saya, bisa dana sumbangan itu lebih ditujukan kepada para pejabatnya yang dipotong gajinya. Masyarakat sudah bayar pajak juga kan," tegasnya.

Di sisi lain, Silfi (29), seorang pekerja swasta menyatakan, gerakan tersebut tetap positif, asalkan mempertimbangkan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Bagus-bagus saja, bagi yang kerja itu mungkin tidak seberapa, tapi mungkin ada pertimbangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

Silfi juga mengingatkan, beban ekonomi warga kecil harus menjadi perhatian pemerintah agar program ini tidak memberatkan.

"Mereka kan agak kesusahan juga buat makan, ditambah mungkin ini bisa memberatkan. Tapi lebih baik lagi kalau pejabatnya lebih besar. Kan mereka juga uang tunjangannya cukup lumayan, bisa sampai puluhan jutaan gajinya," pungkasnya.