Dana TKD Dipangkas Rp 2,45 Triliun, Sekda Jabar: PPPK dan Non-ASN Tak Ada yang Dipecat

BANDUNG, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menegaskan, berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) tidak akan berpengaruh pada pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN).

"Tidak (pengurangan), ya, sedang kita dalami. Pokoknya kita harus menjaga kapasitas fiskal, keseimbangan fiskal, jangan sampai mengurangi alokasi belanja publik," ujarnya saat ditemui di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (10/10/2025).

Herman menjelaskan, tenaga paruh waktu akan tetap bekerja seperti biasa.

Baca juga: TKD Jabar Dipangkas Rp 2,4 Triliun, Dedi Mulyadi: Kami Hanya Siapkan Air Putih, ATK Potong 75 Persen

Namun, proses transformasi status mereka menjadi pegawai penuh waktu akan disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah yang ada.

"Teman-teman saat ini masih paruh waktu, tidak usah khawatir, ekosistemnya tetap akan kita jaga. Hanya saja transformasi dari paruh waktu ke penuh waktu nanti kita sesuaikan. Karena fiskalnya saat ini sedang menghadapi tantangan, itu masalah waktu saja," jelasnya.

Ia juga memastikan bahwa nomor induk pegawai akan tetap dikeluarkan bagi tenaga non-ASN yang terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Toh nomor induk pegawai kan tetap akan dikeluarkan. Yang paling penting teman-teman ada kepastian bahwa yang paruh waktu nanti akan menjadi penuh waktu," kata Herman.

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Tak Ikut Menggeruduk Purbaya soal Pemotongan TKD

Herman menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan tetap memenuhi seluruh program prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Pak gubernur kan sudah menyampaikan, belanja infrastruktur, jalan jembatan, PJU, sarana-prasarana kesehatan, sarana-prasarana pendidikan, semua kita akan penuhi, tidak ada yang dikurangi," imbuhnya.

Sebagai langkah antisipasi terhadap berkurangnya dana TKD sebesar Rp 2,45 triliun, Pemprov Jabar juga menyiapkan langkah efisiensi internal di dalam birokrasi.

"Kita akan carikan penggantinya dari efisiensi di birokrasi. Makan minum kita efisiensikan, perjalanan dinas kita efisiensikan, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu kita potong. Jadi kata Pak Gubernur sekarang, ya birokrat berpuasa, rakyat berpesta," pungkasnya.