Pakar ITB: Tata Ruang Kunci Pencegahan Bencana Hidrometeorologi di Sumatera

Strategi ini mengombinasikan retensi melalui penggunaan dana siap pakai dan transfer risiko.

"APBN saja tidak akan pernah cukup untuk menutupi potensi kerugian tahunan yang bisa mencapai Rp50 triliun, belum lagi ada ancaman seperti climate change. Kita perlu masukkan itu dalam skenario model kita sehingga kita bisa mengatakan kalau terjadi seperti ini kita sudah punya pembiayaan," ujarnya.

Implementasi transfer risiko telah dimulai dengan program Asuransi Barang Milik Negara (BMN), yang mencakup aset-aset pemerintah seperti bangunan dan jembatan.

Langkah ini memastikan aset negara terlindungi secara ekonomi, sehingga fokus dana pemerintah dapat dialihkan kepada sektor-sektor yang belum tercakup, terutama masyarakat.

Menguatkan Dana Pooling Fund Bencana

Terkait mekanisme baru, Saut berpendapat bahwa Pooling Fund Bencana (PFB) tidak akan langsung mengurangi ketergantungan pada APBN dalam waktu dekat, karena porsi terbesar tetap berada di APBN.

Namun, PFB berfungsi sebagai penguat pendanaan yang ada, mengisi kekosongan fiskal, dan mengatasi kelambatan administrasi yang sering terjadi dalam penyaluran dana APBN.

Ia menekankan bahwa PFB harus secara integral dikaitkan dengan pemodelan risiko yang komprehensif untuk memastikan efektivitasnya dalam menutup celah pendanaan yang ada.

PFB harus memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi keragaman tingkat ekonomi masyarakat.

“Bagi kelompok yang mampu, mekanisme ini dapat mendorong mereka membeli asuransi untuk perlindungan diri, sementara bagi masyarakat miskin atau ekstrem, PFB dapat membantu melalui skema subsidi atau bantuan langsung,” jelasnya.

Saut juga menekankan pentingnya edukasi dalam PFB untuk meningkatkan kemampuan mitigasi di tingkat komunitas dan mendorong masyarakat memilih lokasi tinggal yang aman.

Ia menegaskan bahwa Pooling Fund Bencana berfungsi sebagai mekanisme yang memperkuat pendanaan yang sudah ada demi meningkatkan ketahanan bangsa dalam menghadapi bencana.