Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Pemimpin yang Dekat dengan Rakyat, Jokowi: Tidak Hanya Mau Enak-enakan Duduk di Istana

Kompas.com, 28 Agustus 2022, 16:00 WIB
Dita Angga Rusiana

Editor

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan pendukungnya untuk tidak terburu-buru dalam menentukan sosok calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024 mendatang. 

Meski begitu Jokowi menyebutkan kriteria calon pemimpin yang pantas menggantikannya. Salah satunya adalah harus mau dekat dengan rakyat. 

"Saya harap Musyawarah Rakyat bisa memunculkan pemimpin yang dicintai rakyat, mau dekat dengan rakyat, mau turun ke bawah, tidak hanya mau enak-enakan duduk di istana," katanya saat hadir dalam Musyawarah Rakyat (Musra) I Jawa Barat di Sport Jabar Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (28/8/2022). 

Baca juga: Jokowi: Jangan Buru-buru, Jangan Salah Memilih Pemimpin

Dia mengaku berkali-kali ditanyai soal sosok yang akan didukungnya pada Pemilu 2024 mendatang. Namun dia meminta agar para pendukungnya kompak dan hati-hati dalam menjatuhkan pilihan. 

"Sebelum masuk ke sini, kita bicara di ruang tunggu, banyak yang berbisik, politik seperti apa di 2024 nanti, kita dukung siapa? Sekali lagi saya ingatkan, kita harus kompak dan harus hati-hati," tuturnya. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengingatkan untuk tidak terburu-buru dalam menjatuhkan pilihan.

"Kade (hati-hati), ulah gurung gusuh (jangan tergesa-gesa), ulah buru-buru, ulah lepat (jangan keliru), jangan salah kita menentukan siapa (calon presiden dan wakil presiden). Setuju? Saya titip, hati-hati," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Nasional Musra Taki Reinhard Parapat mengatakan, dari kegiatan Musra akan dimunculkan lima nama calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang akan direkomendasikan kepada Jokowi. 

"Semua komando tetap di tangan Pak Joko Widodo, kami taat azas. kita dukung yang disampaikan Pak Jokowi. Kami yakin, apa yang disampaikan adalah untuk melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan setelah beliau nanti selesai," tuturnya.

Menurutnya nama-nama yang diusulkan harus memiliki pola kempimpinan yang mirip dengan Jokowi agar terjadi kesinambungan pembangunan pada periode mendatang. 

"Kami berharap, perjalanan republik semakin baik, dan demokrasi semakin baik, kita harap estafet kepemimpinan ini berjalan lebih baik. Tidak ada kita berbeda, yang ada, bagaimana kita menyalurkan aspirasi. Ini rakyat, rakyat bebas menentukan pilihan pemimpin," pungkasnya. (Penulis: Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana | Editor: Khairina)

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit
Tak Bisa Turun dari Atap dan Terjebak Berjam-jam, Kakek di Bogor Dievakuasi Damkar Pakai Tandu ke Rumah Sakit
Bandung
Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh
Dedi Mulyadi Jemput Warga Jabar yang Terdampak Banjir di Aceh
Bandung
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Soal Penolakan Warga Terminal Cicaheum, Farhan Upayakan Relokasi ke TOD BRT Paling Ramai
Bandung
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Forum Kiai NU Jawa Desak Pembentukan Panitia MLB, Nama Rhoma Irama Disebut
Bandung
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Pakar Hukum Ingatkan Dedi Mulyadi: Surat Edaran Tidak Bisa Dibuat Seenaknya
Bandung
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Pakar ITB Ingatkan Pemerintah Lakukan Pemodelan Banjir yang Akurat Sebelum Relokasi Warga
Bandung
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Ratusan Siswa di Bogor Sumbang Uang, Mukena, hingga Lilin bagi Korban Bencana Aceh dan Sumatera
Bandung
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Kepsek SD Tasikmalaya Diduga Cabuli 5 Remaja Putri Dalam Kamar Hotel di Pangandaran
Bandung
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Polisi Tangkap Oknum Kades di Jatinangor karena Sabu, Jalani Rehab di Lido 6 Bulan
Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Menko AHY Tinjau Langsung Pembangunan Flyover Nurtanio Bandung
Bandung
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Dedi Mulyadi Pulangkan 47 Warga, 25 Lainnya Masih Terjebak di Takengon Aceh
Bandung
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Puluhan Pengajuan Izin Perumahan di Cimahi Disetop, Pemkot Tunggu Kajian Lingkungan
Bandung
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Ujaran Kebencian Streamer Viral, Polda Jabar Tetap Proses meski Pelaku Sudah Minta Maaf
Bandung
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Libur Natal dan Tahun Baru, Jalur Puncak Bogor Pakai Skema Buka-Tutup
Bandung
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
REI Jabar soal SE Dedi Mulyadi Moratorium Izin Perumahan: Mohon Dikaji Ulang...
Bandung
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau