Jokowi: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bukan Bantuan China

BANDUNG, KOMPAS.com - Presiden Jokowi menegaskan bahwa Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) bukan bantuan dari China.

"Ini bukan bantuan, ini adalah kerja sama antara Indonesia dan China. Ada investasi di sini, jadi bukan bantuan," ujar Jokowi, usai meninjau Stasiun Tegalluar, Bandung, Jawa Barat, untuk memantau perkembangan pembangunan KCJB, Kamis (13/10/2022).

Baca juga: Jokowi Belum Bisa Pastikan Xi Jinping Akan Tinjau Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sementara, terkait rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Indonesia untuk memantau pembangunan kereta cepat, hal itu masih dalam tahap pembicaraan.

Baca juga: Jokowi Harap Kereta Cepat Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jakarta hingga Kabupaten Bandung

Jokowi mengatakan, hingga saat ini proses lawatan Presiden Xi Jinping masih tahap dialog.

Awalnya lawatan orang nomor satu di Negri Tirai Bambu tersebut direncanakan akan berlangsung November 2022.

"Betul, dengan Presiden Xi Jinping masih tahap pembicaraan," ujarnya.

Untuk diketahui, pembangunan KCJB sudah memasuki tahun ke 7. Pembangunan KCJB tersebut dimulai pada tahun 2016.

Proyek KCJB diwacanakan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Pada Maret 2021, pemerintah membuka sebuah wacana untuk mengembangkan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dan Bandung.

Proyek ini mulai dieksekusi di masa Kepemimpinan Presiden Jokowi. Pada Maret 2015, Jokowi menyetujui proyek kereta cepat dalam sebuah rapat terbatas.

Setelah adanya persetujuan dari Jokowi, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan negara lain dan hasilnya terdapat dua negara yang menawarkan diri, yaitu Jepang dan China.

Sayang  September 2015, Pemerintah Indonesia menolak dua proposal yang diajukan oleh Jepang dan Tiongkok, karena dinilai tidak feasible.

Penyebabnya adalah pembangunan kereta cepat menggunakan kas negara.

Akhirnya, China dan BUMN sepakat untuk membentuk konsorsium yang diberi nama Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC). Proyek kereta cepat akan digarap secara business to business dan pemerintah saat itu, memastikan bahwa proyek ini tidak didanai oleh negara.

Masih di masa Presiden Jokowi, tepatnya  bulan Januari 2016, pemerintah memasukan proyek ini ke dalam proyek startegis nasional dan menargetkan proyek ini akan selesai pada 2019.

Namun, sayang target tersebut tidak tercapai karena adanya beberapa hambatan dan pemerintah kembali menargetkan di tahun 2023, proyek ini sudah selesai dan siap digunakan.